 |
| PAPARAN : Anggota DPRD Sumut dari Dapil V Ebenejer Sitorus SE menyampaikan paparannya saat reses di Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Senin (28/5) malam. |
Tanjungbalai-metrokampung.com
Selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2014 s/d 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus menyelesaikan hutang ke Kabupaten/Kota sekitar Rp. 3 Triliun. Hal itu menjadi kendala pemerintah untuk bisa mewujudkan pembangunan diberbagai daerah di Sumatera Utara. Kalimat itu disampaikan Ebenejer Sitorus SE anggota DPRD Sumut dari Dapil V saat reses di Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Senin (28/5) malam.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun sejak Pileg tahun 2014 lalu harus menyelesaikan hutang nya Triliunan rupiah ke Kabupaten/Kota, sehingga banyak usulan pembangunan tidak bisa terealisasi. Baru di tahun 2017 hutang itu sudah selesai," ucap Ebenejer yang juga anggota Komisi C DPRD Sumut.
Oleh karena itu dikatakannya, banyak program pembangunan yang tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah. "Setelah hutang itu selesai di tahun 2017 lalu, barulah pemerintah bisa lebih leluasa menyerap anggaran. Namun ditahun 2018 ini pemerintah juga dihadapkan dengan masa Pilkada tahun ini yang menyerap anggaran cukup banyak. Sehingga hal itu menjadi tantangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diberbagai daerah, " sambung Ebenejer.
Disamping itu diakuinya bahwa masih banyak anggota DPRD Sumut yang berleha-leha dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja wakil rakyat cukup banyak yang belum terealisasi. "Kami minta doanya agar DPRD Sumut kedepannya lebih bertanggung jawab dan dapat mewakili kepentingan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini" pinta Ebenejer.
Amatan metrokampung.com, ratusan masyarakat antusias mengikuti acara reses itu. Beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat kepada anggota dewan dari Komisi C DPRD Sumut tersebut. Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur dan upah buruh nelayan yang masih jauh dibawah UMP di Tanjungbalai.
Menanggapi aspirasi itu, Ebenejer berjanji akan menampung dan akan menindaklanjutinya. Karena menurutnya kegiatan reses ini merupakan salah satu cara DPRD Sumut untuk langsung turun ke masyarakat dalam menampung aspirasi serta mencari tahu permasalahan atau kendala yang dihadapi masyarakat. Salah satunya melalui kehadirannya di Dapil V meliputi Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai.
"Fungsi DPRD yaitu pembuat Anggaran, Legislasi, dan Pengawasan. Kehadiran saya di Dapil V khusus nya malam ini di Kota Tanjungbalai ini adalah untuk menampung aspirasi dan permasalahan masyarakat. Dan hasil yang kami dapat dari reses ini bisa menjadi bahan di Paripurna DPRD Sumut untuk disampaikan ke Pemerintah Gubernur Sumut," pungkasnya.(silaban/simon)
.jpg)
