 |
| Puluhan TKS RSUD saat melakukan aksi damai di kantor Bupati Batubara menuntut pembayaran gaji mereka. |
Batubara - Metrokampung.com
Sebanyak 25 orang TKS RSUD Batubara bagian cleaning servis, petugas keamanan dan tenaga teknis kembali melakukan unjuk rasa sebagai tindak lanjut aksi mogok kerja yang sebelumnya mereka gelar di RSUD setempat. Mereka menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Bupati dan DPRD Batubara, Senin (22/10/2018).
Unjuk rasa juga dilakukan karena belum adanya penegasan dari Pemkab Batubara terkait gaji yang tidak dibayar selama 10 bulan.
Kali ini aksi honorer didampingi sejumlah lembaga penggiat anti korupsi seperti Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Batubara (AMPERA), Gerakan Serentak (GERTAK), Persatuan Mahasiswa Anti Penindasan Rakyat (PEMARA) dan Forum Pemantau Pembangunan Daerah (FP2D) Kabupaten Batubara.
Sejumlah poster ungkapan keluhan dan permintaan dibentang mewarnai aksi. Diantaranya bertuliskan "bayar gaji kami. 10 bulan kami tak gajian, Mikiiiiiir", tulis pengunjukrasa.
"Disini kami menyampaikan aspirasi agar pemangku kebijakan di daerah ini terbuka hatinya serta memahami nasib kami yang hingga 10 bulan tidak menerima gaji", kata Azhari salah seorang honorer.
Kordinator aksi Ahmad Fatih Sultan dalam orasinya mengatakan, problematika dalam tatanan pemerintah khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten sudah sangat kompleks dan budaya korupsi sudah memasuki sendi kehidupan birokrasi.
Hal ini ditandai dengan merambahnya 'prilaku buruk' yang mengakibatkan rakyat menderita.
Salah satu contohnya adalah, 25 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di RSUD Batubara sudah 10 bulan tidak gajian.
Masyarakat geram karena gagalnya program Dinas Kesehatan. Oleh karena itu mereka mendesak Bupati Batubara untuk segera membuat kebijakan agar para honorer tidak kelaparan. Selain itu pengunjukrasa mendesak Bupati agar mencopot Kadis Kesehatan karena dianggap gagal melaksanakan tugasnya.
"Copot Dewi, copot Dewi, copot Dewi", pekik massa meminta.
Pantauan wartawan, dalam aksinya sejumlah aktivis menyumbang 25 karung beras kepada Pemkab Batubara untuk dibagikan kepada 25 honorer yang tidak bergaji.
Selain itu para aktivis juga membawa kotak amal meminta bantuan pejabat daerah untuk menopang biaya hidup honorer sementara gaji mereka dibayar.
"Pejabat Batubara pelit", kata pendemo setelah melihat kurangnya respon pejabat yang disuguhkan kotak amal.
Menyahuti massa, Asisten III Pemkab Batubara Attaruddin mengatakan bahwa perubahan judul pembayaran gaji honor sudah disetujui. Dan, dalam bulan ini juga sudah dapat dibayarkan", tegasnya.
Usai di kantor Bupati, aksi puluhan massa beralih ke kantor DPRD Batubara. Digedung rakyat tersebut dari 35 anggota DPRD Batubara, massa hanya disambut seorang anggota dewan yakni Yahdi Khoir Harahap, MBA.
Kata Yahdi, soal gaji sifatnya urgen. Kalaupun P-APBD Batubara 2018 tidak menjadi penghalang pembayaran gaji. "Ini bisa dicairkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup)", tegasnya.
Dikantor DPRD, massa masih menggendong kotak amal berharap sumbangsih dari para wakil rakyat. Namun sayangnya, meski diantara massa sempat 'menggeledah' sejumlah ruang komisi namun anggota dewan lain tidak kelihatan batang hidungnya. (Ebson AP/red)
.jpg)
