 |
| Bupati Labura H Kharuddin Syah SE menerima piagam penghargaan opini WTP atas LKPD 2017 yang langsung diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. |
Labura –metrokampung.com
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) salah satu Kabupaten yang masuk dalam daftar 14 Kabupaten/kota dan Pemprov yang memperoleh Wajar Tamap Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas LKPD tahun 2017, atau masih 41% yakni 1 Pemprov, 12 Kabupaten, dan 1 Kota.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018, Kamis (22/11) lalu di Hotel Adi Mulia Medan.
Hadir di acara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumut Mukhtar, Kepala Kanwil Bea Cukai Provinsi Sumut Oza Olavia, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumut Bahtaruddin, OPD Pemprov Sumut dan para walikota/bupati se Sumut.
"Sebanyak 12 kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dan Kabupaten Dairi. Kemudian Kota Pemantangsiantar dan Pemprov Sumut", ujar Gubsu.
Sementara itu, Bupati Kharuddin Syah seusai acara mengatakan, bahwa perolehan WTP tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Labura dalam pelaporan kuangan pemerintah daerah. Ini dapat terlihat sejak tahun 2016, Kabupaten Labura memperoleh Opini WTP dari BPK atas LKPD 2015 terus berlanjut hingga LKPD 2017. “Insya Allah untuk LKPD tahun 2018 Pemkab Labura berupaya mempertahankannya,” ucap Kharuddin Syah.
Terlihat, Bupati Kharuddin Syah menerima piagam penghargaan opini WTP atas LKPD 2017 yang langsung diserahkan Gubernur Edy Rahmayadi.(stjg/kur/mk)
.jpg)