 |
| Wakil Ketua DPRD Nias Utara |
Nias Utara-Metrokampung.com
Sebuah pembanunan baik infrastruktur maupun sarana dan prasarana tentunya semua masyarakat paling membutuhkan dan sangat sensitif terhadap perekonomian. Tetapi kadang masyarakat tidak mengerti prosesnya bagaimana.
Pada tahun-tahun politik masyarakat selalu dihadiri dan dihantui dengan isu yang kadang masuk akal dan ada juga yang tidak apalagi masyarakat yg tidak mengerti sama sekali disitulah para pengacau dan para politik tdk sehat.
Ketika awak media metrokampung.com menemui Wakil Ketua DPRD Nisut Fatizaro Hulu,SE.MM beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan itu baik prasarana dan infrastruktur itu butuh proses dan tidak segampang membalikkan telapak tangan dan ada prosedurnya yaitu mulai dari usulan Desa yg dimuat dlm RPJMDes baru musrembang Kecamatan, , Kabupaten dan di olah di beberapa skpd dan baru pengesahan di lembaga legislatif. Dan itupun tdk langsung di bangun tentu di Skpd juga butuh prosesnya dan perlu waktu untuk melaksanakannya. Kalau masyarakat menyatakan mengapa tidak ada pembangunan itu banyak yang harus di perhatikan terutama skala prioritas dan manfaat dan terutama juga hibah Tanah.
Masyarakat juga mau pembangunan saat usulan oke oke saja tapi tiba saatnya nanti baru buat masalah tanah padahal tadinya berapi-api suaranya saat pengusulan dan saat mau dibangun suaranya bukan cuma itu tapi panas bagai terik matahari.
Kami dari Lembaga DPRD selalu berusaha dan bekerja semaksimal mungkin bersama pemerintah daerah untuk membangun daerah kita tapi kami himbau masyarakat juga agar saling berpegang tangan dalam memajukan Nias Utara ini yg kita banggakan.
Ketua DPD JPKP Nias Utara Si'ucok Hulu juga mengatakan saat di konfirmasi bahwa masyarakat kita harus mengerti dan mengajak kita semua agar jangan terhasut oleh politik seseorang yg belum mengerti tentang pembangunan tapi lihatlah dan rasakan apa yang telah dilihat dan yang telah terlaksana serta peliharalah pembangunan yang ada karena itu aset kita. Tidak ada gunanya bersungut-sungut tapi kerjasama yang harus kita lakukan untuk Nias Utara.
Banyak di kalangan masyarakat mengatakan kenapa anggota legislatif tdk memberikan pembangunan di sini di situ dan berbagai macam bahasa yang dilontarkan padahal mereka tdk tau prosesnya dan prosedurnya. DPRD tdk punya anggaran untuk membangun tetapi Pemerintah Daerah karena DPRD adalah utusan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengesahkan anggaran. Sambil menutup pembicaraan.
Ketua DPD JPKP juga menghimbau masyarakat terkait dengan Tahun Politik agar pada pemilu nanti masyarakat memilih wakilny yang sudah benar-benar berbuat karena yang belum berbuat belum tentu lebih baik dari yang sudah ada karena belum terbukti hasilnya.(ucok/mk/red)
.jpg)
