Pakpak Bharat, metrokampung.com
Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu mengkiritik pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai Peserta Pemilu 2019 yang dilaksanaan di Lapangan Napasengkut, Salak, pada Sabtu (23/3) lalu.
Saat memberikan kata sambutan Sonni Berutu yang sekaligus politisi partai demokrat tersebut mengatakan, dirinya sudah mengingatkan supaya pelaksanaan semua tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. menurut sonni acara Deklarasi Damai tersebut terkesan kurang persiapan karena undangan untuk menghadiri acara saja pun sampai ke peserta Jumat (22/3) di tengah malam, akhirnya partai politik pun datang secara berderet-deret.
Menurutnya ketidaksiapan itupun akhirnya terbukti unsur forkopimda misal nama Kejari Dairi/ Pakpak Bharat, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPRD unsur penyelenggara dan pimpinan daerah serta pimpinan parpol tidak ada di papan atau plano tempat tanda tangan deklarasi damai.
Menanggapi kritikan dari ketua DPRD Pakpak Bharat tersebut, Basra Munthe (Ketua KPU) dan Karunia Bancin selaku komisioner KPU Pakpak Bharat, saat dikonfirmasi metrokampung.com di ruang kerjanya pada Senin (25/03/19) mengatakan bahwa itu adalah kesalahan administratif.
"Kami akui, memang undangan sampai kepada ketua DPRD sudah malam kurang lebih pukul 22.00, tapi selain undangan kami juga sudah pernah sampaikan secara lisan baik ke unsur parpol maupun unsur forkopimda, bahwa KPU Pakpak Bharat bakal mengadakan acara kampanye damai" pungkas basra " dikritik masalah tidak dibubuhkannya nama unsur forkopimda pada papan (plano) kampanye damai, sebenarnya tidak menjadi masalah dan menurut kami tidak menyalahi aturan KPU, karena setiap pengurus partai maupun unsur forkopimda berhak membubuhkan tanda tangannya di papan "kata Karunia Bancin" namun, kami meminta maaf atas kekhilafan yang telah kami buat dan tidak ada unsur sengaja," tambah Bancin.(vichram/mk)
.jpg)
