 |
| Drs.Bahrumsyah.MSI di dampingi Kanit perekonomian Aiptu Wahidin Saat memberi arahan kepada kepala Dusun di ruangan Aula Mapolres batubara.(Foto/Damar Sirait) |
Batubara-metrokampung.com
Kepala Dinas Sosial Bahrumsyah mengaku kecewa masih banyak didapati dilapangan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah ini yang tidak dapat sasaran, karena pendataan tidak akurat dan pengawasan lemah serta tindakan tidak tegas dari pemerintah. Hal ini terjadi sejak tahun pendataan tahun 2011.
"Pemkab Batubata terus melaksanakan validasi data, dan verifikasi terhadap bantuan PKH, selama ini banyak dikeluhkan lantaran tidak tepat sasaran" kata Bahrumsyah kepada Metrokampung.com , Kamis (14/3).
Menurutnya, upaya pemkab Batubara telah mendata ulang sejak tahun 2016 dan 2017 yang hasilnya telah di serahterimakan dalam bentuk HAT dan Shiera Copy dalam bentuk berita acara kepada Kemensos, Pusdatin, Menkos PMK dan unit kerja usaha penanggulangan masyarakat miskin di Jakarta.
Namun hasilnya, lanjut Bahrumsyah tetap belum ada perubahan sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terutama sekali masyarakat sangat miskin. Hal yang terjadi saat ini banyak penerima PKH yang tergolong mampu dan lebih banyak masyarakat sangat miskin tidak menerima apapun baik itu beras atau PKH.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini pemkab Batubara tidak akan diam dan terus berupaya untuk bisa keluar dari permasalahan ini dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa dan Camat untuk mensosialisasikan persoalan ini, dengan kegiatan melakukan rembuk desa untuk menghasilkan data yang akurat serta berkoordinasi antara pemkab dan DPRD Batubara khususnya komisi C dan pihak Kemensos.
Ironisnya, kata Kadis Sosial hasil rembuk desa masih di dapati para kepala desa yang masih enggan untuk menetapkan warga yang layak dan tidak menerima bansos PKH sesuai dengan kriteria masyarakat sangat miskin dan miskin, sehingga pemkab melakukan sosialisasi dengan seluruh kepala Dusun dan lingkungan se Kabupaten Batubara melakukan verifikasi ulang dan didampingi oleh verivikator yang di rekrut dari pendamping desa.
Ditambahkannya, hal lain berdasarkan MoU pengawasan bansos yang di lahirkan oleh Kemensos bersama Kapolri meminta agar bansos tepat guna, tepaaat sasaran dan tepat waktu terhadap penyaluran bansos berarti semua pihak yang terlibat terhadap pendataan ini di harapkan tidak main main terhadap data yang akurat terutama sekali dari pihak desa karena desa yang benar benar mengetahui warganya yang sangat miskin dan pra sejahtera.
Ita warga Dusun VI Desa Simpang Dolok kepada metrokampung.com mengatakan, masih ada warga yang mampu menerima PKH yang di salurkan pemerintah. orang tersebut tergolong mampu memiliki rumah keramik dan mempunyai pekerjaan tetap namun berbeda dengan nasib saya seorang janda memiliki anak masih sekolah namun tidak mendapatkan Beras atau Program Keluarga Harapan.
Masyarakat miskin belum mendapatkan bantuan agar melaporkan ke kepala desa supaya di masukan ke data. AG melalui sistem dan jika ada yang kaya masih menerima bantuan untuk di keluarkan karena orang tersebut tidak layak menerima bantuan.(ds/mk)
.jpg)
