 |
Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari.
|
Rantauprapat-metrokampung.com
DPRD Labuhambatu menghimbau dan meminta Dinas Perhubungan Labuhanbatu melakukan tindakan razia kenderaan dumptruk pengangkut tanah urug (timbun) yang diduga tanpa mengantongi izin KIR. Selain untuk tertib administrasi truk angkutan darat, juga guna mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor transportasi.
"Sebaiknya dilakukan tindakan penertibkan administrasi kenderaan dan izin standar kelayakan operasional kenderaan truk angkutan darat," ujar Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari Selasa (30/4) di ruang kerjanya.
Menurutnya, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Labuhanbatu agar melakukan razia dan tindakan tegas "PAD yang sudah ada harus di tindaklanjuti, sedangkan yang belum ada aja kita berupaya terus untuk menggalinya"Jelas Ketua PDIP Labuhanbatu itu.
Terlebih lagi, kata dia, sesuai informaai dari Dishub Labuhanbatu, jumlah kenderaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah yang mengantongi izin yang layak operasi. Terlebih lagi, efek bebasnya truk pengangkut tanah beroperasi menimbulkan masalah sosial. Rusaknya sejumlah ruas badan jalan, serta mengakibatkan banyaknya debu jalanan.
Informasi yang dihimpun sebanyak 522 Dumptruk dari jumlah 755 yang beroperasi aktif di Labuhanbatu disinyalir menggunakan Izin KIR kadaluarsa dari Dishub Labuhanbatu
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Labuhanbatu, Tuahta Saragih melalui Kabid KIR Dishub Labuhanbatu Ahmad Yani ketika dikonfirmasi Selasa kemarin mengakui banyaknya KIR kenderaan dumptruk yang kadaluarsa.
Ahmad Yani bilang, jumlah dumptruk yang beroperasu sebanyak 755 kendaraan.. Tapi, yang memiliki izin aktif hanya 233 kenderaan.
"Sedangkan yang expired KIR nya sebanyak 522 kenderaan," bebernya.
Usulan melakukan razia, kata Ahmad Yani hal itu rutin dilakukan setiap tahun. Sehingga, kordinasi akan dilakukan.
"Setiap tahun ada kegiatan razia. Hanya saja jadwal razia adanya di Kabid Darat," tandasnya. (TM/Oen/mk)
