Simalungun, metrokampung.com
Mengamati kondisi PTPN IV akan selalu menarik perhatian
para pengamat BUMN dan Sosial Kontrol, hal ini disebabkan banyak issu
dan info yang beredar dikalangan pengamat dan wartawan, ada beberapa
yang menjadi perhatian dan sangat menarik untuk ditelusuri dan
investigasi terutama dimasa kepemimpinan Dirut Siwi Peni hingga
pertengahan tahun 2019.
Dalam investigasi reporter metrokampung.com yang mewawancarai beberapa
karyawan PTPN IV dari beberapa unit terungkap bahwa pada tahun 2018
hingga pertengahan tahun 2019 selama 1 ½ tahun dimana karyawan tidak
ada menerima pakaian dinas kerja dan juga APD, dimana biasanya dalam
satu tahun karyawan menerima 2 stel pakaian kerja tersebut.
Pada tahun 2018 PTPN IV ada menganggarkan dana CSR untuk Polda
Sumatera Utara pembangunan Rutan dan Gedung Arsip sebesar
Rp.9.800.000.000 namun hingga pertengahan tahun 2019 menurut sumber
informasi metrokampung.com yang ingin namanya dirahasiakan menyatakan
bahwa dana tersebut belum cair sepenuhnya dimana masih sekitar
Rp.3.000.000.000,- yang sudah dicairkan.
Sesuai hasil penelusuran reporter metrokampung.com terkait Biaya
memproduksi/memproses Buah Sawit (TBS) hingga menjadi CPO (Crude Palm
Oil) sampai ditahap PKS, dimana untuk menghasilkan 1Kg CPO
membutuhkan biaya sekitar Rp.3000,- , namun biaya ini sampai di kantor
pusat meningkat hingga sekitar Rp.6700,- adanya peningkatan biaya
sekitar Rp.3700 dari biaya proses di tahap PKS, sangat mencengangkan
memperhatikan biaya tersebut, bukankah seharusnya biaya proses hingga
di tahap PKS lebih mahal? Artimya ada biaya yang timbul dan jumlahnya
signifikan yang menjadi beban atau malah menjadi penyebab Rugi ,
diduga ini akibat adanya ketidak tertiban system management PTPN IV
itu sendiri.
Mengamati tingginya biaya proses hingga pada Rp.6700,- dan
membandingkan rendah nya harga CPO yaitu sekitaran Rp.6300,- jelas
akan menyebabkan kerugian , namun menurut sumber info reporter
metrokampung.com, Jelas CPO akan di tahan dan tidak dijual karena
tidak mungkin kita menjual dengan posisi rugi” , pertanyaan nya
apabila tetap mempertahankan pada posisi “hold artinya tidak melakukan
aktifitas penjualan CPO menunggu harga yang bisa dapat untung dan
belum diketahui kapan harga untung tersebut dan juga tidak tahu sampai
kapan batas waktu posisi “hold yang dibiarkan floating , jelas hal ini
sangat mengganggu Cash Flow dari perusahaan karena pemasukan utama
hampir dapat dipastikan Nihil.
“Seharusnya biaya yang timbul hingga kantor pusat mesti dapat ditekan
serendah mungkin, adalah hal yang aneh bila biaya proses lebih murah
dibanding dengan biaya tetek bengek yang jelas tidak begitu
berpengaruh pada tahapan prosessing CPO tersebut,“ ungkap M.Sinaga
pemerhati BUMN .
Menurut hemat saya sudah saatnya bapak presiden
Jokowidodo menginstruksikan kementrian BUMN untuk melakukan audit
secara menyeluruh terkait kepemimpinan Dirut Siwi Peni.
Ketika hal ini dikonfirmasi oleh wartawan metrokampung.com kepada Siwi
Peni melalui pesan whatssapp, Siwi Peni merespon dengan mengatakan
“Silahkan saja berkirim surat ke kantor pusat PTPN IV pak," sangat
disayangkan jawaban seorang Dirut yang menyatakan agar wartawan dalam
melakukan tugas jurnalisnya dalam meminta klarifikasi mesti dengan
mengirim surat ke kantor pusat PTPN IV, ada ke aroganan dan terkesan
anti terhadap wartawan dan anti terhadap kritikan terhadap BUMN yang
dipimpinnya, mungkin Siwi Peni lupa kalau BUMN itu penyertaan modal
nya ada uang Negara sehingga ada hak masyarakat untuk melakukan
pengawasan.
Memang dirasakan banyak kebijakan Siwi Peni yang tidak professional
sebagai contoh dalam pengangkatan staf dilingkungan PTPN IV tidak
merujuk dan bahkan melanggar apa yang sudah diatur dan sepakati dalam
PKB, tetapi diduga berdasarkan rasa suka atau tidak suka, dan hal ini
bila kita perhatikan misalnya di GU I dan GU II adanya penumpukan staf
yang tidak punya meja dan diduga tidak ada pengaruh nya terhadap
peningkatan hasil produksi, hal ini akan menambah semakin berat beban
biaya yang harus ditanggung perusahaan tersebut akibat belanja dan
gaji staf yang meningkat dan tidak diimbangi dengan pendapatan
perusahaan.
Kiranya Kementrian BUMN dan khususnya bapak presiden Joko Widodo
mendengar dan memberi perhatian atas hal ini dan segera mengevaluasi
kembali kinerja Siwi Peni serta mempertimbangkan apakah masih layak
menduduki posisi Dirut di perusahaan perkebunan milik Negara tersebut?
(Penulis: TDY)
.jpg)
