 |
HNSI : Ketua HNSI Kabupaten Langkat, Zulham Efendi saat disambangi, di kediamannya.(Foto : Budi Zulkifli)
|
Langkat- MetroKampung.Com
Pasca tersiarnya berita dugaan OTT oknum Kabid Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabaupaten Langkat, Ag dan seorang oknum penyuluh, Don beserta seorang tenaga honorer berinisial Bit bersama dua ketua kelompok nelayan yang berasal dari Tanjung Pura, Jum’at (5/7) kemarin, Ketua DPC HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Langkat, Zulham Efendi mengaku kecewa dan langsung buka kartu.
Ya, saat ditemui wartawan di kediamannya, di Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah, Kecamtan Tanjung Pura, Rabu (10/7) kemarin, Zulham mengaku masih menyelidiki kejadian tersebut, untuk memastikan apakah benar anggotanya terlibat atau tidak dalam peristiwa tersebut.
“ Ya, saya sudah menghubungi beberapa orang pengurus dan anggota rukun nelayan yang ada di Tanjung Pura ini dan mereka mengaku sudah mendengar kabar tersebut, tapi mereka belum mengetahui ketua dari kelompok mana yang diamankan kemarin itu,” beber Zulham yang juga merangkap sebagai Ketua DPD Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Kabupaten Langkat.
Lebih lanjut, Zulham yang sudah mengemban jabatan sebagai ketua HNSI Langkat selama 3 tahun itu mengaku sangat terkejut, sekaligus kecewa. Ada apa ini, mengapa OTT terus saja terjadi dan kali ini menimpa Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat?
Pria yang sudah memiliki 4 orang anak itu pun mengaku kalau selama HNSI Langkat di bawah kepemimpinananya sangat kurang diperhatikan oleh instasi terkait, dalam hal ini adalah Diskanla Kabupaten Langkat.
“ Ya, selama ini tidak ada kerjasama yang baik dari Diskanla Langkat dengan HNSI. Padahal sudah kami ajukan ke Kadis agar setiap proposal yang diajukan kelompok nelayan harus melalui persetujuan ketua HNSI Langkat supaya tertib adminstrasi. Jadi agar jelas dan diketahui serta tidak ada tumpang tindih dalam penerimaan bantuan dan bisa terhindar dari pungli,” beber Zulham.
Namun lucu, permintaan itu tidak pernah digubris, sehingga berapa nilai bantuan yang diserahkan Diskanla Langkat kepada para anggota kelompok nelayan, tidak diketahui dengan jelas.
“ Bahkan, setiap kali saya ke kantor Diskanla, saya tidak pernah digubris mereka. Maunya mereka ya, HNSI itu tidak berperan. Bahkan, mereka memberi himbauan kepada para kelomponk nelayan, kalau mengajukan proposal ke Diskanla melalui HNSI Langkat, pasti tidak akan diterima proposalnya. Ada apa ini, berarti kan ada permainan di Diskanla Langkat,” sambung Zulham.
Karena itu, selain kecewa, aktifis muda ini juga mengaku senang dan bersyukur atas dugaan OTT tersebut. Pasalnya, dia merasa do’a nya selama ini terjawab sudah.
“ Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi, senang jugalah masalah di Diskanla ini terangkat. Namun, yang disayangkan, kenapa kok mas Ag pula yang diangkat. Padahal bagus kali orangnya, mas Ag itu bang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulham juga mengaku sudah muak dengan oknum pimpinan Diskanla Langkat. Pasalnya, yang bersangkutan tidak pernah mau bekerja sama yang baik dengan Ketua HNSI Langkat sebagai pimpinan wadah nelayan.
“ Bayangkanlah bang, setiap ada penerimaan bantuan untuk kelompok nelayan, saya tidak pernah diundang. Pernah saya meminta data penerima bantuan dari di Pulau Kampai tahun 2017, tapi tidak dikasih mereka. Jadi, jelas tidak ada transparansi antara Diskanla dengan HNSI. Cocoknya oknum berinisial SBY itu yang diangkat polisi, kemarin itu, sebab dialah ‘pemainnya’ di Diskanla itu,” ketusnya.
Zulham pun mengaku, HNSI pernah mengajukan kerjasama dengan Diskanla Kabupaten Langkat pada tahun 2018 silam agar terlihat kemitraan yang baik antara HNSI dan Diskanla Langkat. Namun permohonan itu tak digubris SBY, yang notabene adalah pimpinan di dinas tersebut.
“ Pantas, tahun 2016 dana sebesar Rp. 1,7 Miliar dan tahun 2017 dana sebesar Rp. 3,7 miliar bantuan untuk nelayan ‘berakhir begitu saja’ tanpa diketahui kemana dana itu disalurkan,” sebut Zulham.
Di akhir pertemuan itu, Zulham pun menghimbau kepada seluruh kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Langkat agar mau kembali bersatu dan jangan mau terpecah- belah.
“Jangan mau mendengarkan pihak-pihak yang ingin memecah- belah antar rukun nelayan. Jika nelayan terpecah- belah, maka akan rawan terjadi pungli dalam penyaluran bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Untuk diketahui Zulham pun menjelaskan, sedikitnya ada 50 rukun nelayan di 10 Kecamatan di Kabuten Langkat. Sembilan Kecamatan tersebar di pesisir Langkat dan satu lagi di Kecamatan Padang Tualang.
“ Dari 50 rukun nelayan tersebut, tercatat hampir 20.000 nelayan yang butuh perhatian dan bantuan dari instansi terkait. Jadi, jangan sekali-sekali ‘mencuri hak’ mereka,” tegasnya. (BD/MK)
