Komisi D DPRD Provsu Kecewa Jalan Tol dan Jembatan Layang Digagalkan Kementerian PUPR
KARO - METROKAMPUNG.COM
Komisi D DPRD Lrovsu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Dairi Eddy Kelleng Berutu, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi dan Plt PUPR Paksa Tarigan, ST Audensi ke Komisi V DPR RI terkait jalan Medan-Berastagi yang notabene raib dan tidak jelas di Kementerian PUPR.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Provsu Sutrisno Pangaribuan saat memimpin rapat bersama Komisi V DPR RI Anton Sihombing, (8/8) pukul 17.30 wib.
Dalam dengar pendapat terungkap sejumlah anggota komisi D DPRD provsu secara bergantian mengusulkan rasa kekecewaan terhadap kementerian PUPR dan BPPJN II Medan kepada komisi V DPR RI, terkait tidak direalisasikannya usulan sejak lama sudah bergulir yang digagas oleh ICK (Ikatan Cendekiawan Karo) Budi Derita Sinulingga yang sesuai hasil studinya menelan biaya 400-500 M.
Ini kami minta, agar komisi V DPR RI yang memiliki kuasa dan kewenangan agar mendesak kementerian PUPR dapat merealisasikan, melalui perpanjangan tangan komisi V DPR RI, kami berharap dapat difasilitasi, pinta Sutrisno.
Sebenarnya kami kecewa, Jalan tol dan jalan jembatan layang Medan - Berastagi digagalkan oleh Kementerian PUPR dan BPPJN II Medan, kami tidak mengerti apa alasan mereka tidak merespon, padahal jalan ini sangat mendesak untuk direalisasikan yang sebelumnya telah diusulkan Bupati Karo, kecamnya.
Menyahuti tersebut, komisi V DPR RI Anton Sihombing angkat bicara, terkait jalan Medan - Berastagi akan saya prioritaskan dan saya perjuangankan kembali, tidak ada alasan pemerintah pusat melalui kementerian PUPR dan BPPJN tidak memperhatikan, kesal Anton.
Kalau bukan kita lagi yang pikirkan siapa lagi, tidak mungkin daerah orang lain yang mendongkrak jalan tol dan jembatan layang tersebut, sambungnya.
Saya juga heran, mendengar keluhan komisi D DPRD provsu sekarang ini, tidak etis jalan Medan - berastagi digagalkan tanpa memikirkan dampaknya terhadap bagi orang yang lewat melalui jalan Medan berastagi, lontarnya.
Untuk itu para wartawan yang hadir catat ini. saya akan perjuangkan , dengan cara menunda pbangunan beberapa jalan Nasional di Sumut, dan mengalihkan anggaran ke pembangunan Medan berastagi, ini akan kita tekankan kepada kementerian PUPR nantinya agar jangan ada alasan kurang dana, tegasnya.
Sementara bupati karo Terkelin Brahmana, mengapresiasi kebijakan komisi V DPR RI yang bersedia memperjuangkan prioritas jalan Medan berastagi, yang menurut kementerian PUPR melalui BBPJN II Medan bahwa jalan Medan berastagi hanya dilakukan pemeliharaan jalan, penambahan pelebaran ruas jalan dan pembangunan Kantilever Medan-Berastagi, jelasnya.
Terimakasih jika memang komisi V DPR RI Anton Sihombing dalam waktu dekat ini akan memanggil kementerian PUPR, untuk mendisposisikan penundaan sebagian pembangunan jalan nasional, dan anggarannya dialihkan ke jalan Medan berastagi, pungkasnya.(amr/mk)
 |
| Usai acara komisi V DPR RI Anton Sihombing bersama Bupati Karo disaksikan komisi D DPRD Provsu, memberikan keterangan terkait jalan Medan-Berastagi akan diperjuangkan. |
KARO - METROKAMPUNG.COM
Komisi D DPRD Lrovsu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Dairi Eddy Kelleng Berutu, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi dan Plt PUPR Paksa Tarigan, ST Audensi ke Komisi V DPR RI terkait jalan Medan-Berastagi yang notabene raib dan tidak jelas di Kementerian PUPR.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Provsu Sutrisno Pangaribuan saat memimpin rapat bersama Komisi V DPR RI Anton Sihombing, (8/8) pukul 17.30 wib.
Dalam dengar pendapat terungkap sejumlah anggota komisi D DPRD provsu secara bergantian mengusulkan rasa kekecewaan terhadap kementerian PUPR dan BPPJN II Medan kepada komisi V DPR RI, terkait tidak direalisasikannya usulan sejak lama sudah bergulir yang digagas oleh ICK (Ikatan Cendekiawan Karo) Budi Derita Sinulingga yang sesuai hasil studinya menelan biaya 400-500 M.
Ini kami minta, agar komisi V DPR RI yang memiliki kuasa dan kewenangan agar mendesak kementerian PUPR dapat merealisasikan, melalui perpanjangan tangan komisi V DPR RI, kami berharap dapat difasilitasi, pinta Sutrisno.
Sebenarnya kami kecewa, Jalan tol dan jalan jembatan layang Medan - Berastagi digagalkan oleh Kementerian PUPR dan BPPJN II Medan, kami tidak mengerti apa alasan mereka tidak merespon, padahal jalan ini sangat mendesak untuk direalisasikan yang sebelumnya telah diusulkan Bupati Karo, kecamnya.
Menyahuti tersebut, komisi V DPR RI Anton Sihombing angkat bicara, terkait jalan Medan - Berastagi akan saya prioritaskan dan saya perjuangankan kembali, tidak ada alasan pemerintah pusat melalui kementerian PUPR dan BPPJN tidak memperhatikan, kesal Anton.
Kalau bukan kita lagi yang pikirkan siapa lagi, tidak mungkin daerah orang lain yang mendongkrak jalan tol dan jembatan layang tersebut, sambungnya.
Saya juga heran, mendengar keluhan komisi D DPRD provsu sekarang ini, tidak etis jalan Medan - berastagi digagalkan tanpa memikirkan dampaknya terhadap bagi orang yang lewat melalui jalan Medan berastagi, lontarnya.
Untuk itu para wartawan yang hadir catat ini. saya akan perjuangkan , dengan cara menunda pbangunan beberapa jalan Nasional di Sumut, dan mengalihkan anggaran ke pembangunan Medan berastagi, ini akan kita tekankan kepada kementerian PUPR nantinya agar jangan ada alasan kurang dana, tegasnya.
Sementara bupati karo Terkelin Brahmana, mengapresiasi kebijakan komisi V DPR RI yang bersedia memperjuangkan prioritas jalan Medan berastagi, yang menurut kementerian PUPR melalui BBPJN II Medan bahwa jalan Medan berastagi hanya dilakukan pemeliharaan jalan, penambahan pelebaran ruas jalan dan pembangunan Kantilever Medan-Berastagi, jelasnya.
Terimakasih jika memang komisi V DPR RI Anton Sihombing dalam waktu dekat ini akan memanggil kementerian PUPR, untuk mendisposisikan penundaan sebagian pembangunan jalan nasional, dan anggarannya dialihkan ke jalan Medan berastagi, pungkasnya.(amr/mk)
