 |
| Ir H M yusuf siagian Sekda penggugat pada peradilan TUN. |
Labuhanbatu, metrokampung.com
Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe Dituding pertahankan kedudukan Ahmad Muflih SH selaku 'Sekda Ilegal'.
Hal itu disampaikan Akhyar Idris Sagala SH menyikapi hasil Mediasi Eksekusi yang digelar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Selasa (27/8/2019) ketika dikonfirmasi awak media via seluler.
Lebih lanjut di katakannya bahwa Dalam Mediasi Eksekusi selasa 27/8/2019 diMedan yang dihadiri pemohon Eksekusi Ir H Muhammad Yusuf Siagian didampingi Kuasa Hukumnya Akhyar Idris Sagala SH dan pihak termohon eksekusi Bupati Labuhanbatu diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Nasrullah serta Kepala Bagian Hukum Pemkab Labuhanbatu Siti Hafsah Silalahi.dan Mediasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Medan H Bambang Edy Sutanto," terangnya (Ahyar Sagala-red).
"Dalam mediasi eksekusi ini sudah jelas bahwa Ahmad Muflih yang menjadi Sekda Labuhanbatu saat ini ilegal, semua kinerjanya sebagai Seketaris daerah (Sekda) melanggar hukum," ucap Akhyar Idris Sagala.
Dijelaskannya menurut Akhyar yang menjabarkan hasil risalah mediasi di PTUN, usai putusan TUN terhadap gugatan TUN Sekda Labuhanbatu Ir H.Muhammad Yusuf Siagian berkekuatan hukum tetap, maka Ahmad Muflih tidak boleh melakukan tindakan apapun sebagai Sekda Labuhanbatu, karena Sekda Labuhanbatu yang sah berdasarkan aturan dan UU adalah Ir H.Muhammad Yusuf Siagian.
"Perlu dicatat yang menegaskan Ahmad Muflih melaksanakan selaku seketaris daerah ilegal bukan saya tapi Ketua Pengadilan TUN," tegasnya.
Artinya kata Akhyar, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi secara otomatis melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan adanya Sekda Ilegal ditubuh pemerintahanya dan semua kegiatan yang selama ini berjalan dapat dinyatakan ilegal.
Bahkan kata Akhyar pihak perwakilan Pemkab Labuhanbatu yang diutus Plt Bupati Labuhanbatu gagal dalam menafsirkan hasil putusan TUN yang dimenangkan Ir Yusuf Siagian dimana pihak Pemkab bersikukuh bahwa dalam putusan TUN tidak terdapat bahasa mengembalikan Yusuf Siagian kepada Jabatan semula yakni Sekda Labuhanbatu," ucapnya sembari menjabarkan bahwa Gagal pahamnya pihak Pemkab karena kuasa Hukum Pemkab Siti Hafsah Silalahi tidak mampu membedakan kalimat "Tidak Sah" dan "Dicabut".
Sebab berdasarkan penjelasan Ketua PTUN bahwa putusan TUN Yusuf Siagian adalah menyatakan batal dan tidak sahnya SK Pemberhentian Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu sehingga secara otomatis bahwa Sekda Labuhanbatu yang sah saat ini adalah Yusuf Siagian.
"Jadi Ir H.Muhammad Yusuf Siagian tidak perlu diangkat kembali dan tidak perlu SK baru sebagai Sekda karena Jabatanya sampai saat ini masih melekat," sebutnya.
Berikut poin-poin risalah mediasi eksekusi yang disampaikan ketua PTUN Medan :
1. PUTUSAN SUDAH SEHARUSNYA DI JALANKAN.
2. DENGAN SENDIRINYA Ir H.M YUSUF SIAGIAN KEMBALI JADI SEKDA KARENA SESUAI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN YANG MENYATAKAN SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN TINGGI PRATAMA (SEKDA) DI NYATAKAN "TIDAK SAH" KARENA PENJATUHAN JENIS SANKSI ITU BUKAN KEWENANGANYA BUPATI MAKA OTOMATIS JABATIr Ir M YUSUF SIAGIAN SEBAGAI SEKDA KEMBALI DENGAN SENDIRINYA
3. TERHADAP SEKDA SAAT INI YANG SUDAH ADA HARUS DI BERHENTIKAN BUPATI KARENA SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN Ir H.M YUSUF SIAGIAAN SEBAGAI SEKDA MASIH BERLAKU DAN MELEKAT PADA DIRI M YUSUF SIAGIAAN.
4. DENGAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PERKARA INI DAN KARENA SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN Ir H.M YUSUF SIAGIAN SEBAGAI SEKDA MASIH BERLAKU MAKA SEMUA TINDAKAN YANG DILAKUKAN SEKDA SAAT INI TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM.
5. JIKA SEKDA SEKARANG MELAKUKAN GUGATAN KEPADA BUPATI JUGA KARENA DI COPOT BUPATI SILAHKAN SAJA KARENA ITU HAK SETIAP ORANG UNTUK MENGGUGAT DAN ITU ADALAH RESIKO PEJABAT APABILA DIGUGAT KARENA PUTUSAN HARUS DI JALANKAN. DAN SECARA HUKUM Ir H.M YUSUF SIAGIAN MASIH SEKDA.
6. PENGADILAN TUN TIDAK BISA MEMAKSA BUPATI UNTUK MENJALANKAN PUTUSAN AKAN TETAPI MENGAWASI AGAR PUTUSAN DI JALANKAN DAN TERHADAP BUPATI YANG TIDAK MAU MENJALANKAN PUTUSAN AKAN DI BERIKAN SANKSI SESUAI PP 48 DAN PENGADILAN TUN AKAN TERUS MENJALANKAN TUGASNYA SAMPAI MEMINTA PRESIDEN AGAR MEMERINTAHKAN BUPATI MENJALANKAN PUTUSAN TERSEBUT.
7. SESUAI PERMINTAAN KAMI MEMBERI WAKTU KEPADA BUPATI AGAR MENJALANKAN PUTUSAN TERSEBUT PALING LAMA 7 HARI. APABILA TIDAK DI JALANKAN KETUA PENGADILAN TUN MENGATAKAN AGAR DI BUAT SURAT PENGADUAN KEPADA PENGADILAN TUN AGAR SANKSI DALAM PP 48 DI TERAPKAN KEPADA BUPATI LABUHANBATU.
Sebelumnya persoalan ini bermula ketika saat Bupati Labuhanbatu PANGONAL Harahap yang terjaring OTT KPK mencopot Ir H.Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu pada tahun 2017 lalu dan menggantikan Ahmad Muflih sebagai Sekda Labuhanbatu. Lantas Ir H.Muhammad Yusuf mengajukan gugatan ke pengadilan TUN hingga akhirnya Mahkamah Agung kemudian memenangkan gugatan Ir H.Muhammad Yusuf dan menyatakan SK pemberhentian Ir H.Muhammad Yusuf tidak sah secara hukum.(MK/Rahmat Fajar Sitorus)
.jpg)
