Labusel, metrokampung.com
Aparat Hukum diharapkan melakukan penyelidikan terhadap dana ADD pembangunan sumur bor di desa Sampean, Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labusel.
"Kita berharap dana ADD di Desa Sampean dilidik saja, seperti pembuatan sumur bor itu dilidik aparat hukum, karena Kades tidak transparan berapa dana pembuatan 5 sumur bor di Desa Sampean itu," jelas SLB seorang warga Labusel, Senin (23/9).
Menurutnya aneh saja, kades tidak tau dana ADD pembangunan di desanya, padahal sesuai aturan semua penggunaan dana ADD harus transparansi dan dipajang di depan kantor.
Sebelumnya diberitakan, pengadaan air bersih di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labusel yang disalurkan melalui sumur bor yang dibangun melalui ADD Tahun 2018, di 5 dusun disana, warga merasa heran karena perangkat desa setempat melakukan pengutipan Rp 50.000 per rumah tangga setiap bulan.
SH (62) warga disana mengatakan setiap bulan mereka dikutip uang Rp 50.000, oleh perangkat Desa Sampean untuk membayar uang sarana mendapatkan air bersih yang disalurkan melalui sumur bor di setiap dusun di Desa Sampean.
"Setiap bulan harus membayar Rp 50.000 warga untuk air itu," ujarnya.
Barok Batubara Kepala Desa Sampean Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labusel membantah adanya pengutipan Rp 50.000 itu, namun dengan dalil pengutipan dilakukan untuk membayar uang operasional mesin genset.
"Iya memang ada dikutip, tapi itu uangnya untuk membayar uang operasional mesin genset yang digunakan untuk sumur bor tersebut. Anehnya Lagi, Kades Sampean Barok Batubara mengakui tidak mengetahui berapa dana 1 unitnya Pembangunan sumur bor yang dibangun sebanyak 5 Unit menggunakan ADD Desa Sampean TA 2018 di 5 Dusun di desa Sampean Kecamatan Langgapayung itu. Berapa besarnya biaya pembangunan satu unitnya sumur bor itu, saya udah lupa," jelasnya kepada awak media ini saat dikonfirmasi.
Salah seorang aparat Kejari Labusel saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan sedang diluar kota. "Lagi tugas luar," jelasnya.(Oen/mk)
.jpg)
