Sudi Munthe : 3 Kali P-APBD 'Nol', Sama dengan Bencana Buat Masyarakat Humbang

Editor: metrokampung.com
Sudi Munthe (Kanan) bersama Pengusaha ternama Indonesia asal Lintong Nihuta, Donald Sihombing.

Humbahas, Metrokampung.com
Dipastikan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tidak ditetapkan. Peristiwa kekosongan P-APBD ini sudah kali ketiga terjadi, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sedikit dijelaskan, bahwa nihil nya P-APBD Tahun 2017 yang dimaksud yakni kosongnya inti utama sasaran dari P-APBD itu sendiri yaitu Pelayanan Publik, seperti pelaksanaan pembangunan disektor Imprastruktur, Pertanian, kesehatan dan pendidikan. Hal demikian lah yang terjadi ditahun ketiga ini, yaitu P-APBD 2019.

Nol nya pelaksanaan pembangunan kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini dapat disebut bencana besar dari aspek ekonomi kerakyatan. Mengingat ekonomi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan 70% didukung oleh APBD. Dengan nol nya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD), maka sirkulasi ekonomi kerakyatan lambat dan menurun dari yang biasanya, serta berujung pada peningkatan volume kesusahan di masyarakat menengah kebawah, dikarenakan kegiatan transaksi jual beli “padat merayap “ alias macet. Sementara banyak lagi hal yang harus dipersiapkan masyarakat menyambut dan melewati tahun-tahun berikutnya. Demikian disampaikan Sudi Munthe salah seorang tokoh pemuda Doloksanggul kepada wartawan Jumat,(27/9/2019) kemarin.

Pengusaha property ini juga menegaskan, bahwa situasi tersebut menunjukan ketidaksinergian Pemerintah dengan Legislatif atau DPRD. Dengan kata lain. Pemerintah terkini tidak berhasil membina dan menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan perwakilan rakyat nya.

“Kita cukup prihatin dengan masyarakat awam. Harus menjadi korban perseteruan Eksekutif dengan legislative. Kalau buat kami pengusaha tak jadi masalah. Mau 10 kali lagi pun kosong P-APBD, tak open. Masyarakat kecil ini nya yang kasihan kita, apalagi menggantung kan kebutuhan sehari-harinya atau perminggunya dengan upah atau menjual pertanian, padahal animo beli masyarakat yang lain nya kurang," katanya.

Sementara itu, Sekda Humbahas Tonny Sihombing didampingi Asisten Pemerintahan Makden Sihombing kepada wartawan beberapa waktu lalu mengatakan, tidak dibahasnya Perubahan APBD 2019 tentu menimbulkan dampak terhadap agenda pembangunan.

"Dampaknya kepada masyarakat sangat sistemik, karena menyangkut pembiayaan-pembiayaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan , Drs.Parlindungan Simamora yang ditanyai awak media seputar kemungkinan diagendakan nya kembali Banmus, menjawab “ sepertinya sulit, sebab waktu nya juga sudah sangat mendesak, “ katanya. (FT/MK)
Share:
Komentar


Berita Terkini