Labuhanbatu, Metrokampung.com
Berkaitan dengan amanah Mentri Kelautan no 43 tahun 2016 tentang Penerapan status Perlindungan terbatas ikan Terubuk (Tenaulosa Ilisha) mencanangkan dan merealisasikan alternatif dalam peningkatan ekonomi nelayan tangkap terubuk dengan pengembangan kawasan budi daya air laut.l, tawar dan air payau pada sejumlah kelompok nelayan pesisir Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 lalu hanya isapan jempol belaka.
Diketahui program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi alternatif tersebut menghabiskan dana APBD 2017 Rp 869.000.000. Pada sejumlah kelompok nelayan yakni 1 kelompok Desa Teluk Sentosa, 3 kelompok Desa Sei Merdeka, 2 kelompok Desa Telaga Suka.
Selain itu Dinas Kelautan Labuhanbatu juga memanfaatkan dana Rp 400.000.000 dengan biaya oprasional Rp 88.000.000 dan 311.920.000. Diserahkan pada pihak ketiga dengan rincian menyerahkan terpal dan benih lele pada 2 kelompok Desa Telaga Suka dan 3 Kelompok Desa Sei Merdeka sebanyak 25 paket Rp 117.500.000 serta 2 kelompok di Desa Sei Sanggul Demplot Udang Vaname dan Mexico 2 paket Rp 98.000.000 dan 4 paket budi daya kerang Rp 71.142.000.
Namun sangat disesalkan pemanfaatan dana dalam jumlah yang besar dan bertujuan meningkatkan perekonomian nelayan tersebut disinyalir hanya Isapan jempol belaka tidak berkesinambungan sesuai tujuan dan harapan. Bahkan diduga dalam realisasi nya tidak semulus yang direncanakan.
Pasalnya dari hasil investigasi dilapangan tidak menemukan bekas dilaksanakannya program seperti tambak ikan.demplot udang vaname dan mexico dimaksud.
Sejumlah masyarakat daerah pesisir pantai juga mengaku bahwa sepengetahuan mereka tidak mendengar adanya pengembangan/budi daya tambak ikan udang vaname dan mexico yang dimaksud awak media ini.
"Ontahlah yo pak, apo kai nan indak tau kabakh nye.tai enlah setau kai indak ada dongakh ada tambak di sika" ucap warga saat di temui awak media didesa nya. Tapi cobalah bapak tanya nan lain mana tau aku nan indak dapat khabahk," ucapnya.
Konfirmasi pada Kepala Dinas Kelautan Jabupaten Labuhanbatu Ir Jumingan di kantornya terkait pelaksanaan program tersebut menjelaskan bahwa pengembangan budi daya ikan tersebut adalah dana habis pakai yang dimanfaakan nelayan.dan untuk kesinambungannya itu terserah kepada kelompok nelayanlah," terang Jumingan.
"Itu dana sudah diserahkan pada kelompok dan bersifat habis pakai, untuk kesinambungannya tergantung mereka dan semua alat yang diserahkan termasuk mesin listrik dan sebagainya merupakan hak mereka dan kita sudah lepas tanggung jawab," terangnya.
Selain itu ketika ditanya siapa PPK (Penjabat Pembuat Komitmen) pada program tersebut Jumingan mengaku bahwa (Jumingan-red) bertindak langsung sebagai PPK sehubungan pada saat itu tidak ada bawahannya di Dinas Kelautan tersebut yang bersedia sebagai PPK nya.
" PPK nya memang saya langsung Fajar tapi karena pada saat itu tidak ada yang bersedia jadi PPK nya," jelasnya.
Menyikapi pelaksanaan program alternatif peningkatan ekonomi dan pemberdayaan kawasan pesisir yang disinyalir tidak berkesinambungan yang juga menghabiskan dana lebih dari satu milyaran rupiah serta adanya dugaan bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai harapan Sekjen DPD LSM Icon Ri Labuhanbatu Tutin Harmita meminta pada institusi pemantau pemanfaatan keuangan negara untuk melakukan tinjau kembali penyebab mandeknya /tidak berkesinambungannya pelaksanaan program yang dimaksud sembari berharap kiranya rancangan pemanfaatan keuangan kedepan dapat lebih bermanfaat," harapnya.
"Diharapkan kedepan perencanaan yang memanfaatkan uang negara benar benar di rancang baik, agar tidak terjadi penghamburan uang dalam jumlah besar tanpa manfaat," harapnya.(MK/R. Fajar Sitorus)
