Dairi, metrokampung.com
Melalui pertemuan tatap muka dan konferensi video, Bupati Dairi meminta Seluruh Pemangku Kepentingan Untuk Mencari Solusi Terkait Pupuk Bersubsidi. Focus Group Discussion (FGD) dengan topik menjawab polemik pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi diadakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi pada Jumat (20/3/2020) di Aula Sada Ahmo Sidikalang.
Dalam mode Working From Home, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengikuti pertemuan dari ruangan kerja melalui sambungan konferensi video. Juga bergabung Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara dan Pengamat Pertanian Bapak Sembiring, dari lokasi masing-masing di Kota Medan yang juga tersambung melalui konferensi video.
Grup diskusi tersebut penuh bobot karena juga dihadiri oleh Anggota DPRD Dairi Nasib Sihombing dan Rukiatno Nainggolan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Amper Nainggolan dan Plt. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi Bintoha Angkat; Pengurus Yayasan Petrasa Kabupaten Dairi, dampingan petani dari Sada Ahmo Kabupaten Dairi, Kelompok Tani serta para Kepala Desa. Dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu sebagai pembicara kunci menyampaikan bahwa pada hakekatnya pupuk subsidi diperuntukkan untuk stimulus bagi para petani. Oleh karenanya pemangku kepentingan perlu menjaga fungsi stimulus ini ditengah masyarakat petani Dairi.
Agar petani kita tidak menjadi bergantung ada pupuk subsidi ini mengingat potensi keterbatasan APBN dalam mendanai subsidi ini.
Pada saat yang sama inginkan mencari solusi yang berkesinambungan untuk mengatasi kecenderungan semakin terbatasnya kapasitas APBN dalam menyediakan anggaran pupuk subsidi ini. Solusi yg berkesinambungan untuk memberikan landasan kemandirian sektor pertanian Dairi dari ketergantungan pupuk subsidi juga diharapkan oleh Bupati Dairi Eddy Berutu.
Bupati Eddy Berutu juga menitipkan kepada peserta FGD untuk mencarikan terobosan untuk meningkatkan pendapatan petani dalam konteks peningkatan produktifitas dan pengurangan biaya produksi khususnya biaya sarana prasarana khususnya pupuk.
“Kemetrian Pertanian bersama Pemerintah Daerah terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk diantaranya dengan pendataan melaui RDKK. Untuk Kabupaten Dairi dilakukan penerapan Kartu Tani bekerja sama dengan sektor perbankan untuk mengawal distrubusi agar cepat sasaran, meningkatkan efektifitas sekaligus memperkenalkan transaksi non-tunai pada sektor pertaniam Dairi,” ujar Beliau.
Dalam Focus Group Discussion tersebut, beberapa persoalan yang ditemukan dilapangan, diantaranya minimnya jadwal sosialisasi tentang distribusi pupuk bersubsidi; pemetaan kebutuhan jenis pupuk terhadap kelompok tani; jadwal tanam dan kalender panen yang belum mampu diciptakan, ketaatan distributor pupuk pada aturan main dan ketentuan Pemerintah. Selain itu para peserta juga berharap agar distribusi Kartu Tani yang belum menyeluruh agar mekanisme kontrol bisa efektif serta peningkatan pengawasan soal harga ditingkat kios pupuk.(vikram/mk)
