Anggota DPRD Karo Kecewa Kebijakan Pemkab Tidak Peka Terhadap Penanganan Covid 19, Ketua PPM : Masyarakat Butuh Kebutuhan Sehari-hari

Editor: metrokampung.com
Anggota DPRD Karo, Dody Sinuhaji dan Korindo Sembiring saat menyambangi warga.

Karo-metrokampung.com
Beberapa Anggota  DPRD Karo dari fraksi berbeda secara spontanitas tergerak hatinya dan langsung mendatangi keluarga pasien yang dipublikasikan Gugus Tugas Covid19 positif PDP usai dilakukan pemeriksaan awal Rapied Test, (Gugus Tugas Covid19 Karo Terkesan Tertutup Hasil Rapid Tes Awal Pasien PDP Positif).

Anggota DPRD Karo Korindo Sembiring dari fraksi Gerindra, Dody Sinuhaji fraski PDIP, M.Rapi Ginting fraksi PAN, usai menyerahkan sembako kepada keluarga yang positif PDP tes awal, Jumat (17/4) di Kabanjahe.

Kekecewaan yang nyata dan tegas disampaikan ketiga DPRD Karo ini, terhadap kebijakan pemkab Karo saat tiba dirumah keluarga korban terpapar PDP tersebut, betapa mirisnya situasi yang disampaikan ibu beranak dua yang masih dalam keadaan shock pasca suaminya dinyatakan positif Rapid Tes Awal, sementara menurut penjelasanya suaminya tersebut sudah dua tahun keluar masuk rumah sakit efek dari asma dan batu akut yang dideritanya.

"Saat ini pasien PDP dari suami ibu beranak dua, sudah dalam tahapan pengetesan postif atau tidak Covid19 dan biayanya ditanggung Pemkab. Sementara keluarga pasien tersebut di isolasi mandiri tidak bisa beraktifitas, tanggungan biaya hidup apakah ada tanggung jawab dari Pemkab," ujar Dody Sinuhaji

Sementara Rapi Ginting juga kesal dengan kurang tanggapnya pemkab kepada kelurga pasien tersebut, karena apapun itu perhatian Pemkab Karo terhadap keluarga pasien tersebut harus tanggap selain perkembanga kesehatan mereka begitu juga dengan perekonomian harus ditalangi pemkab.

"Perekonomian masyarakat semua berbeda seharusnya Pemkab Karo tanggap hal ini , mereka isolasi mandiri tanpa difasilitasi kebutuhan pokok , apakah kita akan membiarkan mereka mati kelaparan," ujar Rapi geram.

Lain lagi yang diutarakan Korindo Sembiring, pemindahan anggaran untuk penangganan Covid19 sudah di ACC DPRD Karo dan anggaran 28 Miliar bukan kecil. Namun sepertinya tim Gugus Tugas Covid19 Karo terkesan lambat dalam penangana yang bisa memicu krisis moral dan depresi ditengah masyarakat.

"Anggaran 28 Miliar itu mau dikemanakan, dimana moral dan hati nurani kita, sementara keluarga korban yang dinyatakan Positif PDP harus mendapat kritik sosial di lingkungannya," tegas Korindo.

Ditambahkan Korindo Sembiring, saya secara pribadi merasa begitu terenyuh saat ibu dua anak tersebut, mengutarakan bahwa untuk membeli air saja mereka sudah tidak diberikan. Tetangga sudah takut berinteraksi dengan kami, hanya ada satu kelurga yang ikhlas memberikan kami air, belum lagi mereka harus membayar kontrakan sementara mereka dilarang keluar untuk bekerja.

"Pemkab seharusnya lebih peka, walau hasil tahapan belum positif Covid19  namun keluarga terdampak lah yang paling beresiko ditengah kehidupan sosial, saya pribadi yang mengunjungi ibu saya karena tidak jauh dari rumah mereka secara spontanitas hadir disini karena mendapat kabar mereka sudah tidak makan, selama karantina mandiri, Gugus Tugas Covid19 Karo harus lebih memperhatikan efek sosial bagi keluarga pasien  ditengah masyarakat," tegas Korindo.

Sementara itu pada waktu yang sama Ketua PPM PC Tanah Karo, Roy Sadeli Tarigan Dengan tegas menekankan kepada Pemkab Karo agar pro aktif pencegahan terhadap wabah Virus Covid 19 yang kini kian merebak khsusunya di wilayah Bumi Turang.

"Masyarakat kini butuh perhatian untuk kebutuhan sehari hari, bukan hanya sekedar anjangsana, jangan nnti sudah terjadi baru kita bekerja," tegas Roy.

Selain itu, Roy juga mengingatkan bahwa adanya informasi PT WEP Yang berada di RIH Tengah Kuta Buluh mendatangkan pekerja dari Korea, apakah sudah dilakukan Isolasi atau Pemeriksaan terhadap pekerja tersebut," tutup Roy seolah olah bertanya pada Wartawan. (amr/mk)
Share:
Komentar


Berita Terkini