Dairi, metrokampung.com
Bupati Dairi Dr.Eddy Keleng Ate Berutu bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Dairi dan Unsur Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Dairi diantaranya Ketua DPRD Kebupaten Dairi Sabam Sibarani (Golkar), Wanseptember (Demokrat), Alfensius Tondang (PDIP), Nasib sihombing ( nasdem), Idul Fitri Tarigan ( PDIP ), Togar Pasaribu (Hanura), Alfriansyah Ujung (PKB), Jono Pasi (PKS), dan jajaran Pemkab Dairi yakni Dekman Sitopu (BPKAD), Fitri Berutu (Iinspektorat Pemkab Dairi), Romedi N Bangun (Bappeda Kabupaten) mengikuti rapat melalui sambungan vidio conference dengan topik refocussing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2020 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati di ruang kerja Bupati Dairi, Jumat (17/04/2020).
Mendagri Tito Karnavian rapat video confrence itu yang diikuti oleh para Kepala Daerah di 34 Provinsi se Indonesia, termasuk 416 Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, 86 Kepala Daerah di tingkat Kota dengan diiikuti 80% Ketua DPRD di seluruh Indonesia mengatakan dibutuhkan keseriusan dari seluruh Kepala Daerah dalam melakukan refocussing dan realokasi anggaran TA. 2020 untuk penanganan Covid-19.
"Atensi dari seluruh kepala daerah ini harus bersinergi bersama baik dari tingakta Kabupaten/ Kota, Provinsi dan tingkat Pusat, bahwa kita bekerjasama dan serius untuk melakukan penanganan Covid-19, terutama terkait realokasi dan refocusing anggaran untuk penanaganan wabah. Sehingga, penanganan dapat dilakukan maksimal dan waba ini bisa teratasi segera," ujar Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian melalui vidio conference juga memaparkan persentase dan pelaporan refocusing dan alokasi anggaran penanganan covid 19 dari setiap Daerah di seluruh Indonesia termasuk Laporan Persentase anggaran pemerintah Kabupaten Dairi yang disaksikan langsung oleh para unsur pimpinan DPRD Kabupaten Dairi.
"Sebagian besar setiap daerah baik dari tingkat Kabuapten/Kota dan Propinsi telah mengirimkan laporan kegiatan refocussing dan realokasi nya yang batas waktunya 7 hari sejak, yang disesuaikan dari dampak yang dialami oleh masing-masing daerah dan dari besarnya APBD dari tiap-tiap daerah. Pemerintah Daerah jangan ragu untuk melakukan kegiatan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah, karena kegiatan refocussng ini telah dikoordinasikan dan dikawal oleh BPK, KPK, Polri serta Kejaksaan, sehingga masing-masing daerah bisa memaksimalkan kegiatan refocusing dan realokasinya masing-masing," tegas mantan Kapolri ini.
Dalam kesemapatan yang sama, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada para kepala daerah bahwa covid-19 ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi baik Dunia dan Indonesia hingga ke tingkat daerah akan mengalami penurunan. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa jika ekonomi dunia menurun ataupun mengalami kontrakasi maka ekonomi Indonesia otomatis juga akan sangat tepengaruhi baik dari segi eksport maupun investasi serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menyikapi hal tersebut Bupati Dairi DR.Eddy Keleng Ate Berutu berdasarkan keputusan lintas Kementrian dalam menghadapi pendemik virus Corona Covid-19 telah mengambil langkah untuk secepatnya mengcover kebutuhan seluruh masyarakat Dairi yang terdampak pandemik Covid-19 ini, termasuk memetakan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan yang mengalami dampak ekonomi ditengah penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemkab Dairi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabuapten Dairi. Sehingga pemerintah Kabupaten Dairi mengetahui persis kelompok-kelompok mana yang sudah dicover oleh Kementrian Sosial, baik yang dicover oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun yang sudah dicover oleh penggunaan Dana Desa serta program yang sudah berjalan untuk nantinya menajdi tanggungjawab oleh Pemkab Dairi sekaligus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi.
"Pemerintah Dairi akan memastikan tidak ada kelompok kelompok masyarakat kita yang terkena dampak tidak mendapatkan, dan memastikan semua program yang dilakukan baik oleh tingakt Pusat, Provinsi dan Penggunaan dana Desa berjalan. Nantinya jika ada kelompok kelompok yang belum tercover maka APBD kabupaten Dairi akan memenuhinya. Pemerintah Dairi akan terus berupaya untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Dairi, kita akan cover masyarakat yang terganggu ekonominya akibat pandemik ini, jika belum terdaftar di bansos maupun bantuan lainnya APBD Dairi akan kita siapkan untuk memenuhinya," jelas Bupati Dairi, Eddy Berutu, Sabtu (18/4/2020).
Ia melanjutkan, dalam waktu dekat rencananya dirinya akan segera merumuskan dan menetapkan bagaimana mekanisme bantuan itu secepatnya sampai kepada masyarakat sesuai juknis (petunjuk teknis) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dibahas dalam video conference kemarin yang merujuk pada arahan Mendagri Tito Karnavian\, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
"Kami juga sudah mengajak pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi untuk bersama sama melihat skema dan juknis yang disusun, lalu kita akan bertemu lagi untuk membahas masukan seperti apa yang perlu disempurnakan dan kemudian mensosialisasikannya kepada masyarakat kabupaten Dairi," terang Bupati Dairi, Eddy Berutu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu juga tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat Dairi agar selalu menjalankan pola Hidup yang sehat dan bersih serta selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran covid-19, khusunya di Tanoh kekelenganku tanoh Dairi tercinta.(vikram/mk)
