Samosir, metrokampung.com
Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga mengikuti live video conference dengan Gubsu, Edy Rahmayadi dari ruang rapat Bappeda Samosir, Selasa (14/4) terkait kondisi terkini pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 di Sumatera Utara.
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, Sekdakab Samosir, Jabiat Sagala, Kepala Bappeda Samosir, Rudi Siahaan, Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Samosir, Rohani Bakara, para asisten, pimpinan SKPD terkait, Praeses HKBP Distrik VII Samosir, Pdt. Mangido Tua Pandiangan, dan Pendeta GKPI Resort Pangururan, Pdt. Marulam Rikki Siregar.
Di awal live vidcon, Rahmayadi menyampaikan terima kasih kepada bupati/walikota atas kepedulian, kreativitas, dan kerja keras yang telah dilakukan selama siaga darurat yang diberlakukan di Sumatera Utara.
Persoalan Fisik
Dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara, Rahmayadi menekankan agar bupati/walikota tetap menyediakan layanan terbaik bagi orang terpapar COVID-19 dan orang terkena dampak wabah. Kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker, ungkapnya, karena kelangkaan peralatan di pasaran.
Namun demikian, tegasnya, Pemprovsu akan berusaha semaksimal mungkin untuk pengadaan alat dan masker tersebut dalam waktu dekat dan langsung mengirimnya ke kabupaten/kota.
Secara angka, Rahmayadi merinci peralatan yang akan dikirim yaitu 50 APD untuk bupati/walikota, 25 APD di setiap Puskemas, dan 100 APD di rumah sakit rujukan. Dia juga menambahkan masker bedah untuk para tenaga medis. Selain itu, jika masyarakat terpaksa harus keluar dari daerahnya, mereka akan diberikan masker.
Dalam arahan live vidcon sebelumnya, Gubsu juga telah menghimbau bupati/walikota untuk tetap mensosialisasikan: hindari keramaian dan gunakan masker jika keluar rumah. Dia berterima kasih atas upaya bupati/walikota yang menggerakkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKN) memproduksi masker secara massal untuk dipakai masyarakat.
Menyangkut protokol pemakaman jenazah positif COVID-19, Gubsu menegaskan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) benar-benar dilakukan. “Itu merupakan tanggung jawab wilayah tempat dimana jenazah itu tinggal,” katanya dengan tegas. Dia juga menekankan kepada bupati/walikota untuk tidak mempersulit proses pemakaman.
Dalam pendeteksian wabah COVID-19, Pemprovsu akan menyediakan 1000 (seribu) Rapid Test (RT) agar dalam kurun waktu 1 sampai 7 hari orang dikategorikan ODP dipastikan terpapar atau tidak dan melakukan tindakan lanjutan.
Gubsu juga menginformasikan 100.000 masker M95 sedang dalam perjalanan dari Tiongkok untuk dibagikan kepada tenaga medis yang ada di kabupaten/kota yang akan didistribusikan ke kecamatan dan desa. Dia menginstruksikan agar Puskesmas menyiapkan tempat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis terkait COVID-19.
Persoalan Nonfisik
Dalam penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), Gubsu menyampaikan data yaitu penerima PKH sumber APBN berjumlah 408.321 KK dan mereka akan menerimanya sebelum tanggal 15 April 2020 berdasarkan nama dan alamat (by name, by address).
Dia meminta kepada bupati/walikota untuk mendata orang miskin baru di luar penerima PKH secara konkrit agar Pemprovsu dapat merelokasi anggaran bagi masyarakat terdampak wabah COVID-19.
Rencananya, Pemprovsu melalui anggaran akan memberikan bantuan bagi masyarakat penerima PKH dan terdampak COVID-19 pada tanggal 25 April 2020 dengan rincian jumlah (penerima PKH 408.321 KK ditambah jumlah orang terkena dampak berdasarkan data yang disampaikan dari kabupaten/kota).
Jumlah akhir inilah yang menjadi dasar pemberian bantuan dari Pemprovsu. Dana yang diberikan bukan bentuk tunai melainkan keperluan hidup sehari-hari berupa beras, gula, dan minyak.
Terkait mengapa ada pemberian di tanggal 15/4 dan tanggal 25/4, Gubsu menyatakan itu adalah strategi Pemprovsu agar persediaan rumah tangga tetap terjaga sesuai dengan waktu penggunaannya.
Basis data, harapnya, agar diserahkan ke Dinas Koperindag kabupaten.
Liputan : Benry Naibaho
Editor : Simon Sinaga
.jpg)
