Medan, metrokampung.com
Anggota Komisi I DPRD Medan dari Fraksi PKS Abdul Latif Lubis M.Pd mengatakan aksi demo yang dilakukan ribuan buruh, pekerja dan mahasiswa pada Kamis (08/10/2020) terkait penolakan pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ini merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyatakan aspirasinya dan menyampaikan hajat keinginan mereka melalui institusi yang resmi baik legislatif maupun eksekutif yang ada di kota Medan umumnya di Sumatera Utara.
"Buruh dan pekerja mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya dalam menolah pengesahan UU tersebut dengan cara berdemo, dan ini dibenarkan, "ujarnya Jumat (09/10/2020).
Latif pun mengimbau kepada buruh, pekerja dan mahasiswa yang melaksanakan demo agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan sebaik-baiknya.
Mematuhi asas-asas demo yang berlaku di Negara Indonesia dengan tidak anarkis dan melanggar peraturan yang berlaku dan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena sampai saat ini Negara masih mengalami pandemi covid - 19.
Latif pun juga berharap kepada rekan-rekan aparatur kepolisian yang bertugas mengamankan demo terutama yang ada di Kota Medan agar bekerja secara profesional. Dan mengikuti aturan pengamanan standar SOP kepolisian dalam melakukan pengamanan demo tersebut.
Latif merasa prihatin dan menyayangkan aksi demo tersebut berjalan ricuh dan banyak memakan korban luka-luka dan perusakan infrastruktur disejumlah tempat di Kota Medan.
"Kita sangat menyayangkan aksi demo penolakan tersebut berjalan ricuh dan anarkis. Bahkan kita mendengar ada korban jiwa yang jatuh dalam aksi demo tersebut, bahkan sudah ada yang meninggal dunia, hal ini sangat disayangkan sekali."ucapnya.
Latif pun mempersilahkan aparatur kepolisian untuk menindak tegas demostran yang anarkis dan propokator dalam aksi tersebut. "Namun stop jatuhnya korban jiwa dalam pengamanan demo dan pengedepankan pengamanan dengan profesional dan humanis seperti arahan Bapak kapolri,"jelasnya.
Latif berharap kepada demostran untuk tetap melakukan aksi dengan damai, santun dan memenuhi ketentuan yg berlaku. Tidak lagi melakukan aksi dengan cara anarkis dan melanggar peraturan yang berlaku.(VIN/mk)
.jpg)
