SUMUT

NASIONAL

Gerakan Tuntut Akta 54 (GTA 54) Tegaskan, 'PT. TPL, Tbk' Harus Pertanggung Jawabkan Dana 'CD' Tahun Anggaran 2003 Hingga Tahun 2020

Rabu, 07 Oktober 2020 | 17.18 WIB
Kali Dibaca |



Toba, metrokampung. com

Juru bicara Gerakan Tuntut Akta 54 Firman Sinaga menjelaskan, kalau pihaknya telah menerima surat tertanggal 6 Oktober 2020 tindak lanjut mediasi 29 september 2020. 

"Kita meminta menejemen PT. TPL, Tbk harus pertanggung jawabkan dana 'CD' sejak tahun 2003 hingga 2020.

Dalam pertemuan dengar pendapat pada 29 september di Mapolres Tobasa, Direktur PT. TPL, Tbk Jandres H Silalahi menegaskan kepada Gerakan Tuntut Akta 54, akan bersurat kepada Gubernur Sumut, tim audit independen Pengawas Pradigma Baru PT. TPL, Tbk pergantian Akta 54 dengan Akta 05.
Firman mengatakan, pihaknya telah menerima Surat tembusan yang ditujukan PT. TPL, Tbk kepada Ketua Tim Independen Pengawas Paradigma Baru PT. Toba Pulp Lestari Tbk. 

Dalam siaran persnya pada Rabu (7/10/2020) mengatakan, jika Acta 54 adalah harga mati." Pihaknya harus segera menyurati PT. TPL, Tbk, atas surat tembusan ini, guna meminta pihak menejemen PT. TPL,Tbk dapat menghadirkan Tim Independen Pengawas Paradigma Baru PT. Toba Pulp Lestari Tbk dihadapan masyarakat. 

Dijelaskan, berdasarkan surat tembusan yang ia terima, ada enam poin yang perlu kita pahami selaku masyarakat, kita akan memenangkan pertarungan ini karena:
Adanya tim Independen Pengawas Paradigma Baru PT. TPL, Tbk, bahwa selama 18 tahun Paradigma Baru terduga kuat tidak  direalisasikan oleh PT. TPL,Tbk sebagaimana amanah Akta 54.

Dengan adanya tim Independen Pengawas Paradigma Baru PT. TPL, Tbk dapat dipastikan kepada masyarakat, untuk meminta penjelasan Tim Independen selama 18 tahun atas paradigm baru PT. TPL, Tbk, termasuk memperjelas tupoksi tim independen sebagai pengawas paradigm Baru PT. TPL, Tbk. 



Karena yang berhak membentuk tim pengawas  Paradigma Baru PT. TPL,Tbk adalah masyarakat, yang selanjutnya diawasi oleh tim Independen yang disetujui Pemerintah.

Keberadaan tim independen pengawas paradigma baru PT. TPL, Tbk, terduga kuat tengah melakukan konspirasi antara PT. TPL, Tbk dengan oknum Pejabat Pemerintah beserta tim independen untuk mengubah akta 54 menjadi akta 05.

Seyogyanya Pemerintah, PT. TPL,Tbk serta Tim Independen, tak punya wewenang mengubah akta tersebut. Karena yang berhak mengubah akta tersebut adalah masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tak ada hubunganya dengan Surat pernyataan PT. TPL,Tbk tertanggal 16 Oktober 2002 dengan Akta 54.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 adalah mengatur tanggung jawab CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, perseroan, tak berkaitan dengan Paradigma Baru PT. TPL,Tbk. 

Paradigma baru bukan dibentuk berdasarkan Undang-undang, namun didasarkan pada kejahatan-kejahatan PT.IIU sebelumnya sebagai upaya permintaan Maaf PT. TPL,Tbk kepada masyarakat sebagai salah satu syarat utama untuk memungkinkan pemerintah memberikan Ijin reoperasional kembalinya PT. TPL,Tbk.


Terbentuknya otonomi daerah hingga pemekaran beberapa Kabupaten baru tak ada hubunganya dengan paradigma baru PT. TPL,Tbk dengan Kabupaten lain yang baru terbentuk, yang ada hubungan hanya dengan Kabupaten Samosir. 

Sebelum Tim Independen dihadirkan PT. TPL,Tbk, selaku masyarakat Gerakan Tuntut Akta 54 adalah harga mati. Perlu melakukan rencana fundamental untuk meminta PT. TPL,Tbk, bersedia guna pembahasan penuh surat pernyataan PT. TPL, Tbk tertanggal 16 Oktober 2002. 

Untuk diketahui, Gerakan Tuntut Akta 54 rencanakan aksi turun kejalan pada 28 september hingga 30 september 2020 untuk meminta pertanggung jawaban pergantian Akta 54 kepada Akta 05.

Guna menghempang aksi massa turun kejalan, menejemen PT. TPL, Tbk memohon untuk di mediasi hingga rapat dengar pendapat kepada masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Tuntut Akta 54 pada 29 september di Aula Harungguan Mardemak Mapolres Tobasa, yang dihadiri sejumlah perwira menengah Polres Tobasa. (e/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru