SUMUT

NASIONAL

Surat Pernyataan PT. TPL, Tbk 16 Oktober Tahun 2002 Adalah Harga Mati

Jumat, 02 Oktober 2020 | 21.05 WIB
Kali Dibaca |



Porsea, metrokampung. com
Gerakan Tuntut Acta 54 (GTA 54) kembali mengingatkan kepada masyarakat Toba, "bahwa surat pernyataan PT. Toba Pulp Lestari,Tbk 16 oktober 2002 adalah harga mati. 

Hal ini dilontarkan Firman Sinaga Kepada masyarakat Toba pada siaran persnya jumat (02/10/2020). "Hari ini kalian harus memahami, bahwa kita masyarakat Toba memiliki hak penuh untuk mengelola  PT. Toba Pulp Lestari berdasarkan surat pernyataan PT. TPL, Tbk tertanggal 16 Oktober 2002. 

Satu pasalpun dalam surat pernyataanya tak direalisasi oleh PT. TPL, Tbk. Kita punya hak penuh nyatakan PT. TPL,Tbk Tutup. Untuk menyatakan PT. TPL,Tbk tutup, tak perlu melalui pengadilan. 

Meski demikian, tujuan kita bukan untuk menutup PT. TPL,Tbk. Kita akan ijinkan PT. TPL,Tbk  beroperasi, namun secara 100 Persen hak-hak kita atas PT. TPL,Tbk akan kita tuntut secara' HUKUM'  selama 18 tahun kebelakang. 

"Kita akan tuntut PT. TPL, Tbk, lakukan secara penuh Surat pernyataan PT. TPL,Tbk ke depan. Kita akan kejar semua oknum-oknum yang terlibat, termasuk Sukamto Tanoto akan kita kejar."

Biarkan Sukamto Tanoto yang kejar para oknum-oknum yang terlibat atas tak terlaksananya Surat Pernyataan PT. TPL,Tbk tertanggal 16 Oktober 2002.

Perlu masyarakat memahami hal-hal sebagai berikut:
1. Bukti kuat bahwa PT. Toba Pulp Lestari tak merealisasikan Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2002 adalah bahwa selama 18 tahun tak ada pembahasan terhadap Surat Pernyataan tersebut. 

Bila mana ada pembahasan, maka yang pertama sekali terbentuk adalah Organisasi Pemantau paradigm Baru PT. TPL yang merupakan milik masyarakat Toba atas PT. TPL.

2. Pemerintah atau team Independen tak berhak membahas Surat Pernyataan PT. TPL, yang berhak adalah masyarakat duduk bersama dengan PT. TPL disaksikan oleh Pemerintah dan/atau team Independen. 

Bahkan, DPRD atau DPR sekalipun tak punya hak untuk membahas apa itu namanya Surat Pernyataan PT. TPL tertanggal 16 Oktober 2002. 
Yayasan pengelola Dana CD yang dibentuk oleh Pemkab selama ini adalah illegal berdasarkan Surat Pernyataan PT. TPL,Tbk.

3. Pengelolaan dana CD oleh PT. TPL,Tbk sejak tahun 2017, juga adalah illegal sebab bukan berdasarkan persetujuan Masyarakat. 

4. Kepada PT. TPL,Tbk harus membuat Surat Penyataan Untuk membahas secara penuh Surat Pernyataan PT. TPL tertanggal 16 Oktober 2002 bila mana PT. TPL ingin dengan segera mengakhiri Konflik antara masyarakat dengan PT. TPL,Tbk.

5. Berdasarkan sejarah perjuangan TUTUP PT. TPL tahun 1994-2002, bahwa Surat Pernyataan PT. TPL tertanggal 16 Oktober adalah hak penuh masyarakat Toba. Jadi, ACTA 54 dapat kita nyatakan sampah. 

6. Pada pertemuan dengar pendapat di Mapolres dengan Direktur PT. TPL, Tbk Jandres Silalahi, pada prinsipnya penjelasan PT. TPL, Tbk itu kita Tolak. Untuk sementara kita terima janji TPL surati dan datangkan Team Independen dan Gubernur. 

Untuk diketahui, pasal satu surat pernyataan itu, minimal PT. TPL,Tbk harus memberikan ganti rugi minimal 10 triliun Rupiah untuk Masyarakat 7 kecamatan sekitar Pabrik.(rel/mk)

Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru