Pengikut

SUMUT

NASIONAL

Aktivis Lingkungan Berang, Wanprestasi Adalah Julukan 'Paradigma Baru' PT. Toba Pulp Lestari

Sabtu, 21 November 2020 | 15.47 WIB
Kali Dibaca |

Edison Marpaung, Aktivis Lingkungan Sogar Manurung Pantai Pasir Putih Porsea.

Toba, metrokampung.com
Wanprestasi, tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukan.
Pihak dirugikan akibat adanya wanprestasi secara umum masyarakat lintas HTI PT. TPL dan secara khusus masyarakat Toba.  

Jika hal ini tak kunjung dituntaskan, adalah penipuan dan pembohongan luar biasa yang dilakukan PT. TPL pada dekade ini. Tuntutan pemenuhan perjanjian, harus ditempuh masyarakat lintas HTI, PT. TPL "ungkap Sogar Manurung pada sabtu (21/11/2020) dalam siaran persnya di Pantai Pasir Putih Porsea kepada sejumlah wartawan.  

Kerugian masyarakat yang diduga disiasati PT, TPL bersama Tim Independen Pradigma Baru, ditaksir ratusan milyar jumlahnya, adalah angka yang cukup pantastis.  

Sedangkan penipuan atau penggelapan masuk ke dalam bidang hukum pidana ( 378 KUHP) ungkapnya. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

 "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong paparnya. 

Sogar menambahkan, sebagaimana awal dari perjanjian yang tertuang dalam Akta Nomor 54, bahwa Pernyataan Pelaksanaan Komitmen Paradigma PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, tertanggal 16 oktober 2002, di hadapan notaris serta observasi lapangan, atas operasional PT. Toba Pulp Lestari Tbk, yang beroperasi di Kawasan Tanah Batak.

Dalam Akte tersebut di atas, secara luas PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (PT. TPL) menyatakan visinya, bahwa akan menjadi produsen pulp terbaik di Asia melalui pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan dengan teknologi ramah lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. 

Beberapa catatan dari isi “Akta 54”, bahwa TPL mengelola Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) perusahaan dengan menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan sistem penebangan yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan memelihara jalur-jalur hijau (green belt) sebagai areal perlindungan (konservasi).

Juga disebutkan bahwa PT, TPL akan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan dengan aspek kelestarian lingkungan hidup, kesinambungan hutan produksi dan memperhatikan aspek sosial budaya dan masyarakat.

Ketika PT, TPL di masa belum lama, namun dalam kurun waktu pasca “Paradigma Baru”, TPL membabat sejumlah hutan di Tapanuli seperti di Pandumaan, Sipituhuta, kemudian juga patut diduga sebagai kriminalisasi Masyarakat Adat.

Belum lagi kasus-kasus lingkungan di beberapa tempat, yang pantas dipertanyakan sehubungan komitmen PT, TPL dalam melestarikan lingkungan.
Sejumlah kasus di proses hukum, tercatat pengaduan TPL atas warga Masyarakat Adat Oppu Bolus, Desa Sabungan Huta V, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara ketika itu.

Kemudian masyarakat adat Lumban Sitorus yang menuntut hak tanah wilayat yang dituding diserobot menejemen industri bubur kertas itu, yang ber akibat pengaduan TPL, patut diduga sebagai korban kriminalisasi Masyarakat Adat.

Sammas Sitorus harus meringkuk dibalik jeruji besi, berawal dari warga komunitasnya menuntut hak atas pengembalian Tanah Adat yang saat ini dikuasai oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), disidangkan di Pengadilan Negeri Balige.

Sammas Sitorus dituduh melakukan penganiayaan terhadap karyawan PT TPL Mangoloi Pardede, ketika Persatuan Masyarakat Adat Lumban Sitorus (Permades) melakukan aksi massa menuntut pengembalian tanah adat mereka dari PT TPL di Jior Sisada-sada dan Silosung.

Menjadi pertanyaan, “Paradigma Baru” seperti apa yang dilakoni PT. Toba Pulp Lestari Tbk di Tanah Batak saat  ini? Beginikah yang disebut komitmen PT TPL untuk kelestarian lingkungan dan perhatian terhadap aspek sosial budaya dan masyarakat. 

Dengan kasat mata Politik adu domba diduga kuat menjadi strategi PT, TPL untuk, membangun, dan menghargai nilai sosial budaya Masyarakat Adat di Tanah Batak, sehingga harus selalu berujung di pengadilan?

Jika “Paradigma Baru” yang berakhir tragis, saatnya masyarakat Batak harus melakukan perlawanan”, untuk kembali meninjau keberadaan PT. Toba Pulp Lestari Tbk di Tanah Batak ungkapnya. (rel/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru