 |
Plt.BUPATI Humbahas, Saut Simamora saat memberikan keterangan di ruang kerjanya. |
Doloksanggul, Metrokampung.com
Pelaksana Tugas Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Saut Parlindungan (SP) Simamora kepada para awak media, Senin,(9/11/2020) diruang kerjanya mengaku kesal. Pasalnya Konferensi Pers (konpers) seputar klarifikasi vidio viral dugaan transaksi suap fee proyek yang digelar Kadis Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Junter Marbun bersama kuasa hukumnya, Maruli M Purba, pada Rabu (4/11) pekan lalu tanpa kordinasi dan diluar sepengetahuan dirinya selaku Pimpinan tertinggi. Bahkan menurutnya konpers klarifikasi sekaligus somasi terbuka yang difasilitasi Dinas Kominfo Humbahas itu mengandung unsur diskriminatif dan tidak sesuai etika birokrasi.
“Tidak tahu saya, bahwa ada konpers yang dilakukan Kadis Pertanian Junter Marbun bersama kuasa hukumnya atas vidio viral dugaan suap fee proyek. Apalagi, katanya konpers itu difasilitasi Kadis Kominfo Humbahas, jelas hal itu tidak ada saya ketahui dan tanpa kordinasi ,” ujar nya.
Diungkapkan, sesui etika birokrasi kapasitas Dinas Kominfo dalam hal memfasilitasi pelaksanaan konpers saudara Junter Marbun selaku pemangku jabatan Kepala Dinas Pertanian bersama kuasan hukum nya perlu dipertanyakan. Dan bila pun demikian, tentu Konferensi Pers klarifikasi terbuka tersebut dapat dilakukan dengan memberi ruang yang sama kepada Kadis Perkim Humbahas yang juga turut dalam kasus serupa, dengan berkordinasi kepada Tim Hukum pemerintahan. Namun kenyataan yang terlihat, adanya perlakuan yang tidak adil, antara Dinas Pertanian dengan Dinas Perkim sementara terseret dalam kasus yang sama.
Dengan tegas, pria yang dikenal dengan julukan Si Opat-opat ini mengatakan kepada wartawan akan memanggil kepada Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit terkait kapasitas apa memfasilitasi konpers tersebut. Sebab hal itu menurutnya sudah melampaui kewenangan dan pelanggaran berat etika birokrasi. Dan kemudian turut memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perkim yang terjerat dalam video viral dugaan suap fee proyek.
Disinggung soal sanksi atas tindakan yang dilakukan Kepala Dinas Kominfo, Plt. Bupati Saut Simamora mengatakan bahwa itu tergantung dari penjelasan yang bersangkutan nantinya.
Lebih lanjut, terkait kebenaran praktek suap sebagaimana yang ditunjukan dalam Video yang sempat menggemparkan jagad media sosial ini, Plt. Bupati Humbahas mengaku menyerahkan sepenuhnya ke pihak aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran itu.
Sementara itu, Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit saat dikonfirmasi rekan media via ponselnya, membenarkan tidak ada nya kordinasi dengan pimpinan karena sifatnya mendadak. Dia juga menjelaskan, bahwa dalam konpers itu yang berkepentingan adalah Kadistan, dan pelaksanaan konpers itu inisiatif dari Kadistan.
“Jadi bukan kami yang mendesak dan itu bukan ide dari Kadis Kominfo. Hanya memfasilitasi karena Dinas Kominfo yang dianggap punya jalur komunikasi dengan wartawan. Dalam hal itu juga tidak ada koordinasi dari Kadis Perkim,” jelasnya.
Diakui bahwa dalam kesempatan itu, pihaknya hanya memfasilitasi tanpa ada muatan lain.
“Saya selaku Kadis Kominfo tidak ada bicara, hanya memfasilitasi saja. Perihal tidak ada koordinasi, saya kira hal seperti itu tidak perlu sampai kepada beliau (bupati-red) karena banyak hal pekerjaan bapak bupati. Sesuai versi Kadistan, kita hanya fasilitasi sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Hotman. (FT/MK)
.jpg)
