 |
| Rommel Manullang saat menyampaikan amanah pimpinan kepada seluruh tim kader pemenangan Pilkada wilayah Dapil 9, meliputi Kab. Humbahas, Toba, Samosir, dan Sibolga. |
Humbahas, Metrokampung.com
Usai dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, yang jatuh pada 9 Desember 2020 kemarin. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajeckshah mengumumkan bahwa Partai Golkar berhasil memperoleh kemenangan sekitar 70 persen di Pilkada Sumatera Utara. Dari 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, 16 pasangan calon yang diusung Partai Golkar berhasil memenangkan pertarungan.
"Terima kasih kepada seluruh kader atas kerja kerasnya memenangkan pasangan calon yang diusung," ujarnya Kamis, (10/12/2020) pekan lalu.
Hal senada juga dikumandangkan oleh Wakil ketua Bappilu Golkar wilayah daerah pemilihan (dapil) 9 Sumatera Utara, Rommel Manullang disela-sela rapat konsilidasi Tim Kader pemenangan Pilkada yang dipusatkan di Rumah Aspirasi Ir. Lamhot Sinaga, anggota DPR RI Fraksi Golkar Jl. Merdeka Doloksanggul Rabu,(15/12/2020) kemarin.
Dirinya mengatakan bahwa kemenangan Golkar dalam Pilkada serentak 2020 di Sumut merupakan hasil dan bukti kinerja kader Golkar serta penunjukan sosok figur yg tepat oleh Partai golkar dalam menentukan pasangan calon (paslon) yg diutus pada kontestasi politik saat ini.
Menurutnya, keberhasilan Golkar saat ini tidak terlepas dari prinsip dan komitment yang dibangun melekat kepada para kader oleh pendirinya maupun bentukan partai Golkar itu sendiri, dalam menyerap dan menyentuh relung hati masyarakat hingga element bawah.
"Terlebih lagi di era kepemimpinan Bapak Musa Rajeckshah yang kita ketahui sangat antusias untuk memenangkan Golkar dalam kontestasi pilkada serentak tahun ini, "katanya.
Rommel menilai bahwa keberhasilan Golkar saat ini merupakan gambaran keberhasilan Golkar untuk kontestasi politik pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat Golkar pada kenyataan ini kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin di sejumlah daerah-daerah yang turut dalam pilkada serentak tahun 2020.
Disinggung soal tentang cost pemenangan yang sangat tinggi , seperti tudingan mantan Gubernur DKI, Djarot di kontestasi Pilkada Kabupaten Samosir. Rommel yang merupakan Plt. Ketua Kosgoro Humbang Hasundutan ini berpendapat bahwa hal itu masih dalam kewajaran.
" itu hal yang wajar-wajar saja. Sampai nilai berapapun itu habis, tetap dalam hal kewajaran. Karena menurut ku itu dikategorikan dalam biaya sosial dan bersosial. Untuk difahami, sosial itu tidak ada batasnya. Karena disitu masyarakat bisa melihat wujud loyalitas Paslon dalam bersosial kepada masyarakat. Apalagi saat ini situasi pandemi covid 19, banyak masyarakat yang butuh dibantu. Bukan justru serta merta money politik. Masyarakat tetap bebas menentukan hak suaranya, tanpa terbebani bantuan sosial. Dan itu menurut hemat saya bukan sebuah kesalahan," katanya.
Dikemukakannya, bahwa loyalitas sosial yang ditunjukan oleh pasangan calon merupakan bukti seorang petarung dalam politik.
Menyikapi situasi Pilkada di Humbang Hasundutan, Rommel mengaku bahwa kevakuman sejumlah kader di daerah itu justru bukan merupakan hambatan bagi Golkar dan dirinya dalam memenangkan Paslon yang diusung. Terbukti, kemenangan tersebut berhasil di gapai. Namun terkait, mesin -mesin partai yang tidak maksimal bergerak, tentu menurut nya dikembalikan kepada pimpinan pusat dalam melakukan evaluasi. (FT/MK)
"Terima kasih kepada seluruh kader atas kerja kerasnya memenangkan pasangan calon yang diusung," ujarnya Kamis, (10/12/2020) pekan lalu.
Hal senada juga dikumandangkan oleh Wakil ketua Bappilu Golkar wilayah daerah pemilihan (dapil) 9 Sumatera Utara, Rommel Manullang disela-sela rapat konsilidasi Tim Kader pemenangan Pilkada yang dipusatkan di Rumah Aspirasi Ir. Lamhot Sinaga, anggota DPR RI Fraksi Golkar Jl. Merdeka Doloksanggul Rabu,(15/12/2020) kemarin.
Dirinya mengatakan bahwa kemenangan Golkar dalam Pilkada serentak 2020 di Sumut merupakan hasil dan bukti kinerja kader Golkar serta penunjukan sosok figur yg tepat oleh Partai golkar dalam menentukan pasangan calon (paslon) yg diutus pada kontestasi politik saat ini.
Menurutnya, keberhasilan Golkar saat ini tidak terlepas dari prinsip dan komitment yang dibangun melekat kepada para kader oleh pendirinya maupun bentukan partai Golkar itu sendiri, dalam menyerap dan menyentuh relung hati masyarakat hingga element bawah.
"Terlebih lagi di era kepemimpinan Bapak Musa Rajeckshah yang kita ketahui sangat antusias untuk memenangkan Golkar dalam kontestasi pilkada serentak tahun ini, "katanya.
Rommel menilai bahwa keberhasilan Golkar saat ini merupakan gambaran keberhasilan Golkar untuk kontestasi politik pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat Golkar pada kenyataan ini kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin di sejumlah daerah-daerah yang turut dalam pilkada serentak tahun 2020.
Disinggung soal tentang cost pemenangan yang sangat tinggi , seperti tudingan mantan Gubernur DKI, Djarot di kontestasi Pilkada Kabupaten Samosir. Rommel yang merupakan Plt. Ketua Kosgoro Humbang Hasundutan ini berpendapat bahwa hal itu masih dalam kewajaran.
" itu hal yang wajar-wajar saja. Sampai nilai berapapun itu habis, tetap dalam hal kewajaran. Karena menurut ku itu dikategorikan dalam biaya sosial dan bersosial. Untuk difahami, sosial itu tidak ada batasnya. Karena disitu masyarakat bisa melihat wujud loyalitas Paslon dalam bersosial kepada masyarakat. Apalagi saat ini situasi pandemi covid 19, banyak masyarakat yang butuh dibantu. Bukan justru serta merta money politik. Masyarakat tetap bebas menentukan hak suaranya, tanpa terbebani bantuan sosial. Dan itu menurut hemat saya bukan sebuah kesalahan," katanya.
Dikemukakannya, bahwa loyalitas sosial yang ditunjukan oleh pasangan calon merupakan bukti seorang petarung dalam politik.
Menyikapi situasi Pilkada di Humbang Hasundutan, Rommel mengaku bahwa kevakuman sejumlah kader di daerah itu justru bukan merupakan hambatan bagi Golkar dan dirinya dalam memenangkan Paslon yang diusung. Terbukti, kemenangan tersebut berhasil di gapai. Namun terkait, mesin -mesin partai yang tidak maksimal bergerak, tentu menurut nya dikembalikan kepada pimpinan pusat dalam melakukan evaluasi. (FT/MK)
.jpg)
