 |
Ketua DPRD Medan Hasyim SE. |
Medan, Metrokampung.com
Ketua DPRD Medan Hasyim SH dorong Pemko Medan agar di Tahun 2021 memastikan program Universal Health Coverage (UHC) di kota Medan dapat terealisasi. Dengan program UHC, warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis.
“Program UHC yakni seluruh warga Kota Medan akan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iuran anggarannya ditanggung Pemko Medan,” ujar Hasyim SE di Medan, Selasa (27/01/2021).
Hasyim sudah mendelegasikan Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan untuk berkordinasi dengan Pemko Medan dan pihak BPJS Kesehatan. “Kita harapkan Komisi II segera melakukan rapat pembahasan dengan instansi terkait. Masalah ini sangat serius karena menyangkut kemaslahatan umat,” tutur Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu.
Dikatakan Hasyim, dia telah menerima surat dari pihak BPJS Kesehatan Medan yang menyebutkan untuk memenuhi seluruh warga Medan terdaftar selaku kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III hanya membutuhkan anggaran Rp 374 miliar per tahun.
“Tentu, dengan dana sebesar itu, agar program UHC dapat terwujud, anggaran Pemko Medan sangat memungkinkan. Tinggal kemauan Pemko saja, DPRD pada prinsipnya sangat mendukung demi kepentingan takyat,” beber Hasyim.
Ditambahkan, dalam surat pihak BPJS ke DPRD Medan saat ini sudah sekitar 80 persen warga Medan yang tercover BPJS Kesehatan. Maka tinggal 20 persen lagi yang masih tertinggal. “Pada Tahun 2021 ini seluruh warga diharapkan terdaftar BPJS Kesehatan, itu bagian dari peningkatan pelayanan,” imbuhnya.(Ra/mk)
Ketua DPRD Medan Hasyim SH dorong Pemko Medan agar di Tahun 2021 memastikan program Universal Health Coverage (UHC) di kota Medan dapat terealisasi. Dengan program UHC, warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis.
“Program UHC yakni seluruh warga Kota Medan akan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iuran anggarannya ditanggung Pemko Medan,” ujar Hasyim SE di Medan, Selasa (27/01/2021).
Hasyim sudah mendelegasikan Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan untuk berkordinasi dengan Pemko Medan dan pihak BPJS Kesehatan. “Kita harapkan Komisi II segera melakukan rapat pembahasan dengan instansi terkait. Masalah ini sangat serius karena menyangkut kemaslahatan umat,” tutur Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu.
Dikatakan Hasyim, dia telah menerima surat dari pihak BPJS Kesehatan Medan yang menyebutkan untuk memenuhi seluruh warga Medan terdaftar selaku kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III hanya membutuhkan anggaran Rp 374 miliar per tahun.
“Tentu, dengan dana sebesar itu, agar program UHC dapat terwujud, anggaran Pemko Medan sangat memungkinkan. Tinggal kemauan Pemko saja, DPRD pada prinsipnya sangat mendukung demi kepentingan takyat,” beber Hasyim.
Ditambahkan, dalam surat pihak BPJS ke DPRD Medan saat ini sudah sekitar 80 persen warga Medan yang tercover BPJS Kesehatan. Maka tinggal 20 persen lagi yang masih tertinggal. “Pada Tahun 2021 ini seluruh warga diharapkan terdaftar BPJS Kesehatan, itu bagian dari peningkatan pelayanan,” imbuhnya.(Ra/mk)
.jpg)
