Labuhanbatu, Metrokampung.com
Labuhanbatu selama tiga tahun belakangan ini berada dalam kemerosotan tata kelola keuangan dibanding tahun sebelumnya.
Pandangan itu disampaikan Fajar Sitorus menyebutkan bahwa kemerosotan itu berawal dari efektifitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, kemerosotan jelas terlihat dari mandeknya pengerjaan fisik infrastruktur, terganggunya kelancaran upah Honor ,TPP ASN, penggunaan Dana Desa (DD) yang dialokasikan pada fisik, BUMDes, serta Dana Desa guna Pengendalian Covid - 19, termasuk tertanamnya dana besar dalam waktu yang sudah cukup lama namun belum menjadikannya objek kontribusi terhadap pendapatan hasil daerah PAD.
Selain itu disebutkannya bahwa jelas terlihat kemerosotan itu dibanding tahun sebelumnya bahwa APBD Labuhanbatu tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar Rp 1.321.966.987.700, dibanding dengan APBD tahun 2020 Rp1.409.550.711.425.
Estimasi PAD tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp211.850.419.200, sementara pada tahun 2020 sebesar Rp 233.229.176.200.
Sebaliknya jika dilihat dari perkembangan jenis usaha masyarakat Labuhanbatu semakin tumbuh diberbagai sektor seperti perhotelan, properti, usaha pertokoan, kuliner termasuk galian C dan sebagainya tambahan objek peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri.
Bertambah luasnya sektor objek maka semakin besar pula besaran Perolehan PAD.
"Ketika semakin luas objek tidak memberikan peningkatan capaian pendapatan dalam hal ini pemerintah Labuhanbatu perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan selaku kordinator PAD terkait," harapnya.
Kaban BAPENDA Labuhanbatu Muslih, SH pada awak media memaparkan bahwa pihaknya sedikit mengalami hambatan dalam upaya Pencapaian Pendapatan daerah adalah efek dari situasi Covid - 19.
"Capaian mengalami penurunan dari beberapa faktor pajak hiburan, galian C, sehubungan juga tidak adanya pembangunan fisik dana APBD," terangnya.
"Dan menjelaskan bahwa target capaian pendapatan tiap bulannya itu tidak dapat ditarget pas target/bersifat flugtuasi dengan adanya keterlambatan bayar oleh objek pajak maupun restribusi. Namun tidak jauh dari target capaian tiap Bulannya," pungkasnya.
Terpisah Bawadi, SH selaku Ketua DPD KBSI F. Hukatan ketika dimintai tanggapannya terkait merosotnya APBD Labuhanbatu belakangan ini menurut analisanya akibat penurunan pendapatan asli daerah yang kebetulan berkenaan dengan kondisi wabah covit 19, sehingga adanya hambatan kecil dalam tekhnis kerja.
"Namun secara kasar kita ketahui jika Realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja daerah jelas akan terjadi devisit anggaran.dengan kata lain capaian harus berjalan secara normatif sesuai ketentuan yang ada minimal sama dengan Belanja barulah bisa stabil," pungkasnya.
(MK/Rfs/SIMON)
