 |
| Situasi RDP antara Komisi C DPRD dengan beberapa dinas terkait yang berujung ricuh, Selasa (16/3/2021). (Foto Mk/Wa) |
Tanjungbalai, Metrokampung.com
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penonaktifan 25 ribu peserta BPJS gratis yang ditanggung APBD Tanjungbalai yang di gelar Komisi C DPRD dengan dinas terkait di aula Kantor DPRD Tanjungbalai, Selasa (16/3/2021) sekitar Pukul 16.30 WIB, berakhir ricuh.
Dalam RDP itu, beberapa anggota DPRD melemparkan asbak rokok, gelas dan microfon, serta membalikkan meja. Kericuhan itu dipicu karena sikap Kadis Sosial M Idris yang terkesan melawan serta menantang anggota DPRD saat menyampaikan pendapatnya terkait persoalan pengurangan kuota BPJS gratis tersebut.
Ketua Komisi C, Eriston Haloho SH yang memimpin RDP, Kericuhan itu berawal ketika DPRD meminta kepada dinas sosial data akurat pengurangan kuota BPJS gratis tersebut, serta mempertanyakan bagaimana cara pendataannya dilaksanakan.
"Dalam RDP, kami meminta data valid pengurangan BPJS gratis yang ditanggung APBD Tanjungbalai, dari 45 ribu jiwa menjadi 20 ribu jiwa tersebut. Serta bagaimana sebenarnya cara mereka melakukan pendataan nya sehingga dilakukan pengurangan," kata Haloho usai kericuhan tersebut.
Karena, kata Haloho, pada pembahasan anggaran pada bulan Oktober 2020 lalu, Komisi C DPRD sudah komit dengan dinas sosial agar sebelum melakukan pengurangan kuota, dilakukan pendataan kembali melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).
"Termasuk untuk melakukan pendataan kembali itu sudah di anggarkan Rp 350 Juta. Dan pendataan itu telah disepakati mulai bulan Januari dan Februari 2021, dan setelah valid maka bulan Maret diberlakukan hasil pendataan tersebut. Nyatanya pendataan itu belum dilaksanakan, tapi langsung dilakukan pengurangan kuota dan dibuat kontrak antara dinas kesehatan dengan BPJS sekitar 20 ribu jiwa," lanjut Haloho.
Dalam RDP itu, sambung Haloho, Kadis sosial berdalih sudah melaksanakan pendataan yang dimaksud. Tapi saat dimintai penjelasan serta data nya, sikap Kadis Sosial justru melawan dan menantang anggota dewan. Sehingga hal itu memicu amarah anggota DPRD, hingga terjadi kericuhan.
"Intinya dalam RDP tadi tidak ada membuahkan hasil, sehingga di skor sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan melihat sikap Kadis Sosial tadi, kita telah merekomendasikan ke pimpinan DPRD Tanjungbalai supaya Kadis Sosial itu diganti karena sikapnya tidak layak sebagai kepala OPD, "ucapnya. (ES/Mk)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penonaktifan 25 ribu peserta BPJS gratis yang ditanggung APBD Tanjungbalai yang di gelar Komisi C DPRD dengan dinas terkait di aula Kantor DPRD Tanjungbalai, Selasa (16/3/2021) sekitar Pukul 16.30 WIB, berakhir ricuh.
Dalam RDP itu, beberapa anggota DPRD melemparkan asbak rokok, gelas dan microfon, serta membalikkan meja. Kericuhan itu dipicu karena sikap Kadis Sosial M Idris yang terkesan melawan serta menantang anggota DPRD saat menyampaikan pendapatnya terkait persoalan pengurangan kuota BPJS gratis tersebut.
Ketua Komisi C, Eriston Haloho SH yang memimpin RDP, Kericuhan itu berawal ketika DPRD meminta kepada dinas sosial data akurat pengurangan kuota BPJS gratis tersebut, serta mempertanyakan bagaimana cara pendataannya dilaksanakan.
"Dalam RDP, kami meminta data valid pengurangan BPJS gratis yang ditanggung APBD Tanjungbalai, dari 45 ribu jiwa menjadi 20 ribu jiwa tersebut. Serta bagaimana sebenarnya cara mereka melakukan pendataan nya sehingga dilakukan pengurangan," kata Haloho usai kericuhan tersebut.
Karena, kata Haloho, pada pembahasan anggaran pada bulan Oktober 2020 lalu, Komisi C DPRD sudah komit dengan dinas sosial agar sebelum melakukan pengurangan kuota, dilakukan pendataan kembali melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).
"Termasuk untuk melakukan pendataan kembali itu sudah di anggarkan Rp 350 Juta. Dan pendataan itu telah disepakati mulai bulan Januari dan Februari 2021, dan setelah valid maka bulan Maret diberlakukan hasil pendataan tersebut. Nyatanya pendataan itu belum dilaksanakan, tapi langsung dilakukan pengurangan kuota dan dibuat kontrak antara dinas kesehatan dengan BPJS sekitar 20 ribu jiwa," lanjut Haloho.
Dalam RDP itu, sambung Haloho, Kadis sosial berdalih sudah melaksanakan pendataan yang dimaksud. Tapi saat dimintai penjelasan serta data nya, sikap Kadis Sosial justru melawan dan menantang anggota dewan. Sehingga hal itu memicu amarah anggota DPRD, hingga terjadi kericuhan.
"Intinya dalam RDP tadi tidak ada membuahkan hasil, sehingga di skor sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan melihat sikap Kadis Sosial tadi, kita telah merekomendasikan ke pimpinan DPRD Tanjungbalai supaya Kadis Sosial itu diganti karena sikapnya tidak layak sebagai kepala OPD, "ucapnya. (ES/Mk)
