Medan, metrokampung.com
Belum maksimalnya PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara melayani masyarakat pelanggan mayoritas warga kota Medan memaksa Bobby Nasution sesegera mungkin mengambil alih manajemen PDAM Tirtanadi Provsu ini menjadi BUMD penyedia jasa air minum yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Sebab, ungkap Ketua Umum DPP LSM Teropong Keadilan Hukum (TKH) Sumut, Muhammad Rajab, keberadaan PDAM Tirtanadi saat ini dianggap tak mampu memberi kepuasan kepada pelanggannya.
"Hal itu terlihat dari masih seringnya masyarakat kota Medan mengeluhkan air kotor, berbau, aliran air tersendat, bahkan terkadang tidak mengalir alias air mati total", bebernya, Selasa (6/4/21).
Menurut Rajab, kebijakan-kebijakan manajemen PDAM Tirtanadi diduga kerap merugikan konsumen air minum khususnya warga kota Medan yang notabene adalah konstituen Bobby Nasution pada Pilkada tahun lalu.
Seperti terkini, sambungnya, terjadi lonjakan tagihan rekening air sejumlah pelanggan yang ditengarai akibat perubahan sistem pembacaan meteran dari manual beralih ke digital. Namun anehnya, resiko dari kebijakan tersebut dibebankan kepada pelanggan, hingga memaksa sekurang-kurangnya 52 pelanggan PDAM Tirtanadi terpaksa mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga menyambut baik wacana pengalihan operasional PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan.
Terkait hal itu DPRD Medan akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penanganan air bersih di Kota Medan.
“Selama ini di kota Medan terjadi krisis air bersih. Warga prasejahtera selalu mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih. Keluhan itu patut kita sikapi dan kita tindak lanjuti", ujar Ihwan Ritonga, Rabu (24/3/21) kepada wartawan di Medan.
Dikatakan Ihwan Ritonga, dengan dibentuknya Pansus akan bekerja lebih fokus dengan tugasnya bagaimana biar masalah air bersih di Kota Medan dapat teratasi.
“Terlepas itu masalah krisis air diselesaikan oleh Pemko Medan atau PDAM Tirtanadi. Tetapi Pansus, fokus harus bekerja mencari solusi demi kepentingan warga Medan", terangnya.
Apalagi, tambah Ihwan, saat reses DPRD Medan, warga Medan selalu mengeluhkan krisis air bersih di Kota Medan. Masih banyak rumah warga yang belum terpasang saluran air bersih.
Bahkan yang sudah terpasangpun kualitas airnya sangat buruk yakni sering macet dan berlumpur.
“Selama ini memang terkait air bersih DPRD Medan hanya sebatas mengkritisi dan memberi saran. Namun kali ini kita melakukan action yakni dengan membentuk Pansus", ujar Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra itu.
Disampaikan Ihwan, pihaknya kepada sesama pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi di DPRD Medan, Ihwan menyebut akan segera melakukan rapat kordinasi serta rencana pembentukan Pansus.
“Kita harapkan secepatnya. Target kita krisis air bersih di Medan segera terealisasi pada kepemimpinan Walikota Medan yang baru (H M Bobby Afif Nasution)", sebut Ihwan.
Menurutnya, jika pengelolaan PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan yang saat ini milik Pemerintah Sumut sangat beralasan jika beralih ke Pemko, dimana hampir 80 persen pelanggan air minum PDAM Tirtanadi adalah warga Medan.
Jadi wajar saja Pemko Medan paling bertanggungjawab dan peduli terhadap warganya jika mengeluhkan air bersih", tandas Ihwan Ritonga.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Parlindungan Sipahuta mengatakan guna maksimal pelayanan berupa ketersediaan air bersih kiranya pengelolaan PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan.
Bahkan tudingan miring manajemen PDAM Tirtanadi juga kerap melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada pelanggannya. (dra/mk)
Belum maksimalnya PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara melayani masyarakat pelanggan mayoritas warga kota Medan memaksa Bobby Nasution sesegera mungkin mengambil alih manajemen PDAM Tirtanadi Provsu ini menjadi BUMD penyedia jasa air minum yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Sebab, ungkap Ketua Umum DPP LSM Teropong Keadilan Hukum (TKH) Sumut, Muhammad Rajab, keberadaan PDAM Tirtanadi saat ini dianggap tak mampu memberi kepuasan kepada pelanggannya.
"Hal itu terlihat dari masih seringnya masyarakat kota Medan mengeluhkan air kotor, berbau, aliran air tersendat, bahkan terkadang tidak mengalir alias air mati total", bebernya, Selasa (6/4/21).
Menurut Rajab, kebijakan-kebijakan manajemen PDAM Tirtanadi diduga kerap merugikan konsumen air minum khususnya warga kota Medan yang notabene adalah konstituen Bobby Nasution pada Pilkada tahun lalu.
Seperti terkini, sambungnya, terjadi lonjakan tagihan rekening air sejumlah pelanggan yang ditengarai akibat perubahan sistem pembacaan meteran dari manual beralih ke digital. Namun anehnya, resiko dari kebijakan tersebut dibebankan kepada pelanggan, hingga memaksa sekurang-kurangnya 52 pelanggan PDAM Tirtanadi terpaksa mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga menyambut baik wacana pengalihan operasional PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan.
Terkait hal itu DPRD Medan akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penanganan air bersih di Kota Medan.
“Selama ini di kota Medan terjadi krisis air bersih. Warga prasejahtera selalu mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih. Keluhan itu patut kita sikapi dan kita tindak lanjuti", ujar Ihwan Ritonga, Rabu (24/3/21) kepada wartawan di Medan.
Dikatakan Ihwan Ritonga, dengan dibentuknya Pansus akan bekerja lebih fokus dengan tugasnya bagaimana biar masalah air bersih di Kota Medan dapat teratasi.
“Terlepas itu masalah krisis air diselesaikan oleh Pemko Medan atau PDAM Tirtanadi. Tetapi Pansus, fokus harus bekerja mencari solusi demi kepentingan warga Medan", terangnya.
Apalagi, tambah Ihwan, saat reses DPRD Medan, warga Medan selalu mengeluhkan krisis air bersih di Kota Medan. Masih banyak rumah warga yang belum terpasang saluran air bersih.
Bahkan yang sudah terpasangpun kualitas airnya sangat buruk yakni sering macet dan berlumpur.
“Selama ini memang terkait air bersih DPRD Medan hanya sebatas mengkritisi dan memberi saran. Namun kali ini kita melakukan action yakni dengan membentuk Pansus", ujar Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra itu.
Disampaikan Ihwan, pihaknya kepada sesama pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi di DPRD Medan, Ihwan menyebut akan segera melakukan rapat kordinasi serta rencana pembentukan Pansus.
“Kita harapkan secepatnya. Target kita krisis air bersih di Medan segera terealisasi pada kepemimpinan Walikota Medan yang baru (H M Bobby Afif Nasution)", sebut Ihwan.
Menurutnya, jika pengelolaan PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan yang saat ini milik Pemerintah Sumut sangat beralasan jika beralih ke Pemko, dimana hampir 80 persen pelanggan air minum PDAM Tirtanadi adalah warga Medan.
Jadi wajar saja Pemko Medan paling bertanggungjawab dan peduli terhadap warganya jika mengeluhkan air bersih", tandas Ihwan Ritonga.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Parlindungan Sipahuta mengatakan guna maksimal pelayanan berupa ketersediaan air bersih kiranya pengelolaan PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan.
Bahkan tudingan miring manajemen PDAM Tirtanadi juga kerap melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada pelanggannya. (dra/mk)
