 |
| Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. |
Lb Pakam, metrokampung.com
Praktek jual beli jabatan mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
Disebutkan, untuk menjadi pelaksana tugas dan Kepala Sekolah Dasar Negeri definitif dipatok bayaran Rp 10 hingga Rp 15 juta. Namun jika murid di sekolah tersebut mencapai 300 orang lebih maka bayaran pindahnya mencapai Rp 50 juta.
Patokan biaya Rp 10 hingga Rp 15 juta juga berlaku bagi kepala sekolah dasar negeri yang ingin dirotasi. Kabarnya, setoran tersebut akan ditagih oleh pihak kecamatan setelah 3 hari pelantikan.
Sejumlah guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menuturkan bahwa mereka pernah menghadiri serah terima jabatan (sertijab) pelaksana tugas kepala sekolah di aula rumah makan. Pelaksana tugas yang dilantik tersebut diharuskan membayar Rp 250 ribu per orang di luar saat pengambilan SK mereka Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu.
"Bahkan ada salah seorang guru biasa pindahan dari propinsi lain dipaksakan untuk menduduki posisi pelaksana tugas di salah satu sekolah dasar negeri di Tanjung Morawa. Namun guru tersebut juga gagal menjadi kasek definitif karena terganjal Permendagri yang mengharuskan mengikuti sumpah jabatan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang. Punbegitu sepertinya oknum guru tersebut terus dipaksakan menjadi Plt Kasek dengan jumlah murid banyak,"jelas sejumlah guru SDN di Kecamatan Tanjung Morawa seraya bermohon agar nama mereka dirahasiakan.
Para guru-guru tersebut beralasan bahwa guru-guru SDN di Kecamatan Tanjung Morawa banyak yang mumpuni menjadi kasek ketimbang guru baru itu.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Deli Serdang, Yusnaldi menanggapinya ringan soal pindahan oknum guru yang terkesan dipaksakan menjadi Plt kasek tersebut.
"Guru yang dimaksud itu kan belun juga Plt. Apalagi definitif,"kata Yusnaldi yang juga manager BOS Deli Serdang seraya berdiri dari kursinya sambil tersenyum kepada wartawan. (dra/mk)
.jpg)
