TARUTUNG, metrokampung.com
Langkah berani diambil oleh Bupati Tapanuli Utara (Taput) dalam penyaluran Bantuan Sosial Jaminan Hidup (Bansos Jadup), yang bersumber dari Kemensos, untuk masyarakat terdampak bencana alam Hidrometerlogi Tapanuli Utara.
Di tengah keraguan publik terhadap ketepatan sasaran bantuan, Pemerintah Kabupaten Taput memilih jalur yang tidak lazim: memublikasikan seluruh data penerima secara terbuka melalui media sosial Facebook.
Langkah ini bukan sekadar pamer data, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap "mentalitas lama" birokrasi yang seringkali terjebak dalam laporan "asal bapak senang" (ABS).
Menjadikan Rakyat Sebagai Mata dan Telinga
Keputusan Bupati untuk membuka data ke ruang publik bertujuan agar rakyat menjadi kontrol sosial langsung.
Dengan transparansi ini, setiap warga bisa melihat siapa saja yang mendapatkan bantuan. Jika ada warga yang tidak terdampak namun terdaftar, atau warga terdampak yang terlewat, publik bisa langsung memberikan koreksi.
"Beliau ingin kejujuran yang nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas dari bawahan," ujar salah satu pengamat kebijakan lokal.
Strategi ini dianggap sebagai upaya untuk memotong rantai nepotisme atau pilih kasih yang mungkin terjadi di tingkat desa atau kelurahan.
Kegaduhan Adalah Proses Pembersihan
Terkait adanya riak-riak atau "ricuh" di lapangan karena data yang dianggap tidak tepat sasaran, hal tersebut dipandang bukan sebagai kegagalan kebijakan pusat, melainkan sebuah proses "cuci gudang". Publikasi ini justru menjadi jebakan bagi oknum-oknum di tingkat bawah yang tidak amanah dalam melakukan pendataan.
Alih-alih menyembunyikan masalah di bawah karpet, Bupati memilih untuk membuka "luka" tersebut agar bisa dibersihkan secara total.
Keributan yang terjadi adalah bukti bahwa transparansi sedang bekerja dan sistem sedang menguji siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Mendukung Evaluasi Total
Masyarakat luas kini diajak untuk tidak hanya menonton, tetapi mendukung penuh langkah evaluasi total ini.
Transformasi birokrasi memang menyakitkan, namun ini adalah harga yang harus dibayar demi keadilan sosial.
Publikasi data ini adalah bukti bahwa Bupati Taput lebih memilih dibenci oleh segelintir oknum yang tidak jujur, daripada membiarkan hak rakyat kecil dirampas oleh mereka yang tidak berhak. Saatnya kita mendukung bersih-bersih birokrasi demi Bansos yang tepat sasaran.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
