 |
| Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong.(ft/Vera/mk) |
Medan, Metrokampung.com
Kebijakan penyaluran bantuan sosial dan validasi data kemiskinan di Kota Medan kembali menuai kritik tajam. Ratusan warga Jalan Turi, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, membeberkan indikasi ketidaktepatan sasaran bantuan serta dugaan kesewenang-wenangan aparatur tingkat bawah yang dinilai sarat favoritisme.
Bobroknya pendataan ini mengemuka dalam agenda Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong.
Susi Boru Simanjuntak, seorang ibu tunggal (single parent), menceritakan kejanggalan sistem zonasi data kemiskinan yang mencekiknya. Saat berjuang mengurus Surat Keterangan Miskin (SKM) demi membiayai sekolah anaknya, Susi justru mendapati status desil kemiskinannya mendadak melonjak dari posisi 6 ke posisi 7 yang berakibat pada hilangnya hak atas bantuan pendidikan.
"Kondisi ekonomi saya tetap susah sebagai single parent. Logikanya dari mana desil saya bisa naik? Akibat penentuan data yang tidak jelas ini, harapan mendapat bantuan pupus," cecar Susi.
Upaya komplain yang dilakukannya melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun tak membuahkan hasil lantaran tanpa respons selama berminggu-minggu.
Kritik terhadap sikap pasif Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan juga dilayangkan Boru Lumbangaol, pedagang kelontong setempat. Ia menuding Dinsos enggan memverifikasi kondisi aktual di lapangan sehingga distribusi bansos kerap menyasar kelompok yang salah.
"Banyak tukang becak dan warga sewa rumah tidak dapat. Sebaliknya, warga berumah bagus dan memakai perhiasan emas justru lolos. Ini sangat tidak adil," tegasnya.
Tak hanya sistem pendataan, performa aparatur kewilayahan turut menjadi sorotan tajam. Kepala Lingkungan (Kepling) VIII Kelurahan Teladan Timur, Imam, dituding warga kerap mempraktikkan aksi tebang pilih berdasarkan kedekatan personal.
"Sejak dulu kalau tidak dekat dengan Kepling, jangan harap bisa dapat bantuan. Kami minta kinerja Kepling ini dievaluasi total," ujar warga lainnya, Riris Boru Sirait.
Merespons desakan publik, Dodi Robert Simangunsong meminta pihak kecamatan mengambil langkah tegas.
"Ibu Sekcam, mohon agar segera dievaluasi dan jika perlu dicopot keplingnya," desak Dodi di hadapan Sekretaris Camat Medan Kota, Endang Wastiani.
Di sisi lain, perwakilan Dinsos Medan, Muhammad Iqbal Prasetya, bergeming bahwa pergeseran desil bukan hasil intervensi manual, melainkan validasi otomatis sistem Perlinsos yang terhubung dengan BPN, BPJS, PLN, hingga perpajakan. Iqbal juga mengklaim bahwa pengetatan kriteria kini mencakup pemindaian transaksi judi online (judol) melalui data PPATK yang otomatis memblokir kepesertaan bansos keluarga bersangkutan.
Meski Dinsos berdalih aplikasi Perlinsos memberikan transparansi dan akses mandiri, warga menilai mekanismenya tetap rumit dan tidak menjawab realitas sosial di lapangan.
Anggota legislatif, Dodi Robert Simangunsong berjanji akan membawa rapor merah pendataan dan potret buruk kinerja kepling ini ke forum DPRD guna mendesak perombakan sistem di lingkup Pemko Medan.(Ra/mk)
