RANTAUPRAPAT, metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026-2056.
Kegiatan berlangsung di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (17/11).
Bupati Labuhanbatu yang diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu, Ikramsyah, mengatakan RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan lingkungan hidup, serta arah kebijakan perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 30 tahun.
Ia menjelaskan, Pemkab Labuhanbatu berkewajiban menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPPLH sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.
"Pemkab mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan RPPLH," ujar Ikramsyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Syahbela Rusli Siregar, selaku Ketua Pokja, menjelaskan penyusunan RPPLH merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 600.11.1/5019/SJ.
Ia menyebutkan, Pemkab Labuhanbatu melibatkan tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) agar penyusunan dokumen berjalan terarah, berbasis data, dan kajian ilmiah.
Terdapat sembilan tahapan dalam penyusunan RPPLH, yakni kick off meeting, pembentukan tim penyusun, sosialisasi, penyusunan daya dukung lingkungan hidup, Konsultasi Publik I, Konsultasi Publik II, penyusunan laporan, verifikasi, dan dokumentasi.
Kegiatan turut dirangkai dengan pemaparan materi oleh Prof. Dr. Lutfi Mutaali, Andika Kusuma Nugraha, dan Yusri Aby Ridho Kurniawan, dilanjutkan diskusi bersama peserta.
Penulis: Bangun Hasibuan
