PARIWISATA

NASIONAL

SBY Sebut Orang Miskin Indonesia Capai 100 Juta Orang, Kepala BPS Minta Kalau Ngomong Pakai Data

Selasa, 31 Juli 2018 | 23.08 WIB
Kali Dibaca |

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto (kiri), Prabowo Subianto dan SBY salam komando usai melakukan pertemuan koalisi.

Jakarta-metrokampung.com
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang.

Hal itu dinyatakan SBY saat konferensi pers usai melakukan pertemuan dua jam dengan Prabowo Subianto, Senin kemarin.

SBY saat itu menyebut, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang.

Oleh karena itu, SBY berharap Prabowo dan pendampingnya nanti, jika memenangi Pilpres 2019, harus menaruh perhatian pada nasib 100 juta orang miskin itu.

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan memastikan, angka yang disebut SBY itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang.

Ia menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar AS per hari.

Dengan asumsi kurs 1 dollar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.

"Maka, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi," kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).

Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah.

Angka kemiskinan yang dirilis BPS per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa. Hal itu mencapai 9,8 persen dari total penduduk itu merupakan yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Namun, lanjut Marwan, patokan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.

"Artinya, jika masyarakat di Indonesia punya pendapatan di atas dari batas yang ada per Maret 2018, maka tidak tergolong sebagai orang miskin," ucap Marwan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta SBY untuk tidak berasumsi soal jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Ia meminta SBY merujuk pada data yang dirilis BPS.

"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Pratikno mengatakan, ia tidak hapal berapa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini.

Namun, survei terakhir yang dirilis Badan Pusat dan Statistik (BPS) menunjukkan angkanya jauh lebih rendah dari yang disebutkan SBY.

"Lihat saja data statistik, saya tidak hapal angkanya, tapi lihat rilis BPS yang terakhir," kata Pratikno.

BPS sebelumnya mencatat adanya penurunan angka kemiskinan per Maret 2018.

Angka kemiskinan mencapai 9,8 persen, hal ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kemiskinan berada di level single digit.

Pada Maret 2018, menurut BPS, persentasenya sebesar 10,64 persen.

Jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto angkat bicara soal tudingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut tingkat kemiskinan naik 50 persen.

Sedangkan data BPS pada Maret 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berada pada level 9,8 persen, terendah sepanjang sejarah.

Suhariyanto mempertanyakan dasar Prabowo dan SBY melontarkan pernyataan tersebut.

"Angka dari mana dulu? Kan kalau ngomong harus pakai data," ujar Suhariyanto, Senin (30/7/2018).

Suhariyanto mengatakan, BPS mengacu pada metode yang digunakan Bank Dunia di mana garis kemiskinan pada angka 2,5 dollar AS.

"Kalau cuma ngomong enggak pakai data agak susah, ya. Cek saja pakai data," lanjutnya.

Suhariyanto menegaskan, setiap penelitian harus menggunakan metode dan data yang baku.

Sejak awal, BPS tak pernah mengganti metode penelitian mereka sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan data yang ada meski tak selalu sempurna.

Ia memastikan bahwa penghitungan tingkat kemiskinan tersebut bukan karena kepentingan rezim yang berkuasa saat ini.

"Siapa pun presidennya, ada kenaikan, ada penurunan. Artinya, BPS independen, tidak peduli presidennya siapa kalau memang naik ya naik," kata Suhariyanto.

Oleh karena itu, Suhariyanto meminta siapa pun yang menyangsikan hasil penelitian BPS ataupun klaim lainnya soal angka kemiskinan sebaiknya didasari dengan metode dan data yang menunjang.

"Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing," kata dia.

Seperti diberitakan, dalam berbagai kesempatan Prabowo kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Ia menyebut, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut dia, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

Artikel ini telah tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul: Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Ini Hitungan yang Dipakai SBY
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru