SUMUT

NASIONAL

Diduga Pihak Tower Sutet Tidak Konsisten, Masyarakat Desa Perolihen Pakpak Bharat Mengadu ke DPRD

Senin, 12 November 2018 | 22.28 WIB
Kali Dibaca |


Pakpak Bharat-metrokampung.com
Puluhan warga Desa Perolihen Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe  (STTU Jehe) Kabupaten Pakpak Bharat terpaksa harus menyampaikan keluhannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung DPRD Kab.Pakpak Bharat, Senin (12/11) diruang Setwan.

Keluhan yang disampaikan masyarakat desa Perolihen terkait adanya praduga masyarakat  terkait pembayaran dari pihak pihak yang berhubungan tentang ganti rugi pelepasan lahan dan ganti rugi tanaman pada pembangunan menara sutet yang melintas dilokasi permukiman dan kebun masyarakat di sepanjang wilayah Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

Rudi H Kesogihen salah satu masyarakat Desa Perolihen Kec.STTU Jehe menyampaikan keluhannya di depan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, yang diterima oleh Kotua Komisi II Seru Berutu beserta anggota Lukman Padang, Mansehat manik, Toni Berutu dan Yandra Berutu.

Rudi  menyampaikan keluhan terkait adanya  ketimpangan yang dirasakan masyarakat dalam pembayaran  ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Sutet.  Dikatakannya pembayaran yang dilakukan oleh pihak sutet terkesan tebang pilih dan banyak kejanggalan. Ada sebagian masyarakat yang lahannya terkena jalur sutet ganti rugi tanahnya di bayar, akan tetapi tidak memberikan ganti rugi tanaman yang ada didalam lahan tersebut.

"Karena tidak sesuai kompensasi ganti lahan dan tanaman yang terdampak oleh pembangunan sutet tersebut tidak sesuai perjanjian dan kesepakatan awal, kami berharap kepada bapak DPR agar  nantinya membantu menyelesaikan keluhan kami ini," ujar Rudi.

Sementara itu, Seru Berutu Ketua Komisi II DPRD  Kab.Pakpak Bharat setelah mendengar penjelasan masyarakat mengatakan adanya kejanggalan setelah mendengar keluhan mmasyrakat. Karena didesak yang lain lahan yang terdampak pembangunan menara Sutet  seperti desa mbinalun menerima ganti rugi.

"Kalau memang benar adanya informasi terkait kejanggalan pembayaran ganti rugi lahan masyrakat yang dikatakan masyarakat tersebut, kita akan langsung turun untuk mengecek dan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan terkait untuk menyelesaikan  permasalahan ini," ujar Serru.(vikram/mk/red)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru