PARIWISATA

NASIONAL

BPBD Karo Paparkan Dana Pasca Erupsi Gunung Sinabung dihadapan Tim Monev BNPB Pusat

Senin, 18 Februari 2019 | 21.30 WIB
Kali Dibaca |


Karo – metrokampung.com
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama perwakilan Monev  BNPB Kolonel  Inf Yufti Senjaya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE selaku Dansatgas bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kajari, Gloria Sinuhaji, SH,Danyon 125 /Smb Letkol Inf Victor Andhika Cokjro, Waka polres Tanah Karo, Kepala BPBD Propinsi Riadil Akhir Nasution, kepala BPN Karo Rosalina Tamba, OPD di jajaran Pemkab Karo  mengadakan rapat kordinasi terkait  pelaksanaan Monitoring penanggulangan pasca bencana Erupsi Gunung Sinabung yang dilaksanakan diruang rapat lantai II kantor Bupati Jalan Jamin Ginting Kabanjahe.

Menurut Terkelin Brahmana rapat  ini perlu diuraikan laporan segala sesuatunya  oleh pihak BPBD Karo  pasca Erupsi Gunung Sinabung, agar pihak pemangku kepentingan lainnya yang hadir saat ini dapat mendengar, mengetahui, dan mengevaluasi sejauh mana kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait nantinya, Ujar Terkelin Brahmana saat membuka rapat.

Lanjutnya, mulai Relokasi Tahap I (Siosar) , Tahap II (Mandiri) dnlna Tahap II (mandiri) lanjutan, Relokasi Tahap III (siosar)  segera jelaskan dan paparkan, Kata Terkelin

Dalam laporannya, Kalak BPBD Karo, Ir Martin Sitepu  mengatakan  pihaknya akan memaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait  desa yang  menerima manfaat, waktu, jumlah dana-nya. “Pertama Relokasi Tahap I di Siosar yang mencakup  desa Sukameriah, Simacem, Bekerah,  terbangun Rumah 370 KK dan lahan usaha Tani 357 KK dalam waktu 2014-2016. Dana yang dikucurkan DSP (dana siap pakai) Rp. 76.576.423.500.”urai Marthin

Kedua Relokasi Tahap II (Mandiri) meliputi desa Gurukinayan, berastepu, Kuta tonggal, Gamber,jumlah terbangun  Rumah 1.655 KK, lahan usaha Tani 1.679 KK, waktu 2016-2018,  dana Rp. 190.674.100.000  dana Hibah RR TA 2015, dan dana Rp. 41.543.425.000 dari Hibah RR tahun 2017.

Terkait Relokasi bermasalah yang ada di gang Garuda Marthin menyebutkan Kendala 134 unit rumah dihamparan Gg. Garuda belum siap dikarenakan pihak pengembang yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kewajibannya pada bagian lantai, pintu dan jendela.

Ketiga Relokasi Tahap II (Mandiri) Lanjutan  meliputi desa Gurukinayan, berastepu, Kuta tonggal, Gamber,jumlah 156 KK, lahan usaha tani 179 KK, waktu 2017-2019,dana Rp 24.200.000.000 hibah RR TA 2017,dan dana hibah RR TA 2018 sebesar Rp 4.439.732.000.

Masalah, masih ada masyarakat yang memilih Lokasi dengan mengandalkan alas hak HGU untuk Lahan tapak rumah sebanyak 36 KK, lahan usaha tani 50 KK bahkan masih ada belum menentukan pilihan sebanyak lahan tapak 42 KK, Lahan usaha tani sebanyak 83 KK. Sebutnya Lagi

Keempat Relokasi Tahap III di Siosar meliputi desa Sigarang garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun lau Kawar, rumah 892 KK, Lahan usaha tani 1.022 KK, waktu 2018-2020,dengan dana Rp 8.025.000.000  hibah RR TA 2017 dan Dana hibah RR TA 2018 Sebesar Rp 157.278.681.000,929.

Kendala saat ini  Dana yang  turun 27 Desember 2018, untuk pelaksanaan diperlukan Perbub kembali penguatan dalam  perubahan penjabaran APBD,  Perpanjangan sewa rumah sewa lahan baru turun desember 2018 untuk 2 bulan, Warga menuntut perpanjangan, sewa rumah dan sewa lahan selama 1 Tahun. Bebernya.


Menyahuti ini Kolonel Yufti Senjaya mengatakan setiap permasalahan harus mengutamakan mediasi dengan men-manfaatkan Polres , Koramil , Camat kepada masyarakat termasuk ke para  pengembang. Ujarnya

Hal Senada disampaikan  Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE mengatakan kita akan kumpulkan terus keterangan sebagai bukti agar kita dapat  lakukan pengawasan serta pengendalian nantinya, Ucapnya

Namun demikian, setiap yang ada permasalahan agar dalam rapat hadirkan setiap orang yang mengetahui permasalahan dan menguasai jangan kami disuruh berpikir karena kami bukan tekhnisnya, Tegasnya

Lain halnya Kajari Karo mengatakan masih terbentur dengan SDM (Sumber Daya manusia) sebab masih mengutamakan kepentingan pribadi dan ada yang menjanjikan (permasalahan sosial) pihak terkait harus turun kelapangan, jangan hanya diangkat permasalahan didalam rapat, harus ditekan orang yang bersalah agar cepat selesai kalau memang diperlukan. Ungkapnya

Pihak BPBD propinsi selalu siap terdepan untuk mengkordinasikan jika ada  hal hal penting yang harus dikordinasikan ke pihak BNPB pusat, Ujar Riadil akhir Nasution kepala BPBD propinsi


"Pada prinsipnya kita selalu monitor dan melakukan pengawasan, jika diminta kita siap untuk memfasilitasi sepanjang ada  kewenangan di propinsi,”ungkapnya.(amr/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru