 |
| Kata sambutan Lurah Yussarleni, S.Pd, MM Kepada Masyarakat Ujung Bandar pada penyaluran BST di Aula kelurahan, Sabtu (27/6/2020). |
Bantuan Sosial Tunai (BST) dampak covid 19 bersumber dari dana APBD Kabupateb Labuhanbatu Juni/2020 ini tidak tersalurkan sepenuhnya ke warga sesuai kuota. Hal tersebut dikatakan sejumlah masyarakat yang dihimpun awak media ini.
Seperti yang disampaikan Kepling Ujung Bandar B "Ali" pada media ini Sabtu (27/6/2020g di pelataran kantor Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan bahwa dilingkungannya satu KK yang menolak BST tersebut karena menganggap pihaknya (P-red) merasa belum layak untuk menerima Bantuan tersebut saat ini. Dan (P) meminta untuk mengalihkan saja pada yang lebih layak.
"Satu warga saya yang tidak bersedia menerima BST dan mengarahkan pada yang lebih pantas saat ini. Namun peraturan yang kami Terima sementara tidak boleh mengalihkan pada KK yang tidak tercantum pada daftar," papar Kepling.
Terpisah Kepling ujung Bandar A di Aula Kelurahan Ujung Bandar juga mengatakan pada awak media ini bahwa ada 2 KK warganya telah batal menerima BST Kabupaten pada hari ini sehubungan 2 KK tersebut telah terdaftar Pada penerima PKH," terangnya.
Terpisah, Fajar juga menduga bahwa tidak tertutup kemungkinan daftar nama penerima manfaat itu terdapat di dua kelurahan. Bukti proses pendataan tidak valid. Bahkan sejumlah warga yang ada didaftar penerima namun tidak mendapat undangan.samapai saat ini, Selasa (7/7/2020) di Kelurahan Padang Bulan masih ada sejumlah KK yang belum tersalur," paparnya.
"Tak valid pendataan masyarakat itu bang.! Cobalah bang ada nggak satu nama terdaftar pada dua kelurahan. Belum lagi yang ada dalam daftar tapi tak di undang, tak logika Kepling tidak mengetahui warganya sementara Kepling yang mengumpul KK masyarakatnya," tambahnya.
Terkait hal tersebut ketika dimintai tanggapannya Ansyari selalu sekjen Taruna merah putih labuhan batu juga mengaku sudah konfirmasi pada lurah padang bulan Naksir rambe ada 22 KK yang belum disalurkan dan akan dialihkan pada warga lain. Sembari berharap agar Bantuan sosial tunai (BST) Bersumber dari dana APBD Kabupaten perlu divalidasi ulang guna keabsahan Penyalurannya di masyarakat," ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Bupati harus benar benar cek penyaluran BST tersebut. Sehubungan tidak tertutup kemungkinan tidak validnya daftar masyarakat adalah terik untuk mengambil kesempatan raih keuntungan pihak pihak tertentu. Di samping menimbulkan rasa kekecewaan di masyarakat atas BST tersebut Patut diduga ada kelebihan besaran anggaran dana dengan kuota penerima secara real dimasyarakat," paparnya.
"Terkait Penyaluran dana BST bersumber APBD Bupati harus jeli dengan besaran dana dan kuota penerima secara real. apalagi dari hal ini sampai menimbulkan banyak kekecewaan di masyarakat," tandasnya.
Reporter: Rahmat Fajar Sitorus
