 |
| Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI yang dipimpin langsung Meutya Hafid selaku ketua di Balai Kota Medan.(ft/Kominfo Medan) |
Medan, Metrokampung.com
Pemko Medan siap mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat & terintegrasi bagi masyarakat. Termasuk, membangun kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut sehingga tingkat partisipasi aktif masyarakat yang mendapatkan hak pilih semakin meningkat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI yang dipimpin langsung Meutya Hafid selaku ketua di Balai Kota Medan, Kamis (25/5/2023).
“Kehadiran Komisi I DPR RI ini tentunya menjadi motivasi bagi Pemko Medan dalam melakukan persiapan jelang Pemilu 2024, khususnya terkait dengan pengawalan informasi bagi masyarakat,” kata Bobby Nasution.
Dikatakan menantu Presiden Joko Widodo ini, Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih menentukan hak pilihnya dan menyatakan pendapatnya melalui suara dan partisipasi aktif bagaimana memilih pemimpin ke depannya.
“Untuk itu Pemko Medan menjunjung tinggi hak masyarakat dalam partisipasi politik, karena Pemilu 2024 secara langsung menjadi perwujudan yang demokrasi serta pengakuan kedaulatan rakyat dalam hak politiknya guna memilih siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini,” ungkapnya.
Terkait itu, bilang Bobby Nasution, masyarakat butuh edukasi dan informasi yang cukup jelas terkait dengan Pemilu 2024 agar dapat dipahami secara lebih luas lagi. Sebab, ujarnya, hak dan suara masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa.
Atas dasar itu lah, orang nomor satu di Pemko Medan ini menyambut baik dengan kunker yang dilakukan Komisi I DPR RI tersebut. Apalagi selain bersilaturahmi, kunjungan yang dilakukan untuk mengetahui peran Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi.
"Pertemuan dengan Komisi I DPR RI, menjadi motivasi bagi Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi. Mulai dari menginformasikan pentingnya Pemilu, hak - hak terhadap masyarakat dalam Pemilu dan bagaimana juga melaksanakan Pemilu yang sehat," jelasnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang hadir bersama Sturman Panjaitan, Ahmad Rizki Sadiq dan Darizal Basir menjelaskan, kunker yang mereka lakukan ini guna mendorong, mengingatkan serta melihat apa yang telah dilakukan Pemko Medan dalam mengawal informasi Pemilu 2024.
"Lantaran waktu menuju Pemilu 2024 semakin dekat, kita mendorong Pemko Medan untuk dapat bekerjasama dengan KPID membuat literasi bagi masyarakat agar dapat mendorong tingkat partisipasi aktif masyarakat sehingga membuat Pemilu berjalan menarik dan menjadi pesta demokrasi yang meriah," jelas Meutya.
Selanjutnya, Meutya dalam pertemuan itu minta KPID agar mengawal lembaga penyiaran untuk bersikap tidak memihak, adil dan proporsional terhadap konten siaran terkait Pemilu 2024. Kemudian, mendorong Dinas Kominfo Kota Medan dan KPID Provinsi Sumut untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait dalam pengawalan informasi jelang Pemilu 2024 guna mendorong partisipasi pemilih melalui tayangan-tayangan terhadap pemilu," harapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis Kominfo Kota Medan Arrahman Pane dalam paparannya menjelaskan, di tahun 2019 jumlah pemilih di Kota Medan sebanyak 1.614.673 orang dengan perincian laki- laki 791.316 orang dan perempuan 823.357 orang. Sedangkan jumlah TPS, jelasnya, sebanyak 6.392.
"Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 sebesar 46 persen dari jumlah pemilih, sedangkan di tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 25 persen,” terang Arrahman.
Dalam mengawal informasi pemilu yang terpusat dan terintegrasi, Arrahman mengungkapkan, Pemko Medan telah melaksanakan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang -undangan pemilu melalui media massa, media sosial, spanduk, baliho, siaran keliling dan Videotron.
Tidak itu saja, bilang Arrahman, Pemko Medan juga telah menyebarluaskan informasi yang benar tentang pemilu guna mengantisipasi berita hoax melalui media massa, media sosial, spanduk, baliho, siaran keliling dan Videotron.
”Kita juga massifkan penyebaran informasi tentang pemilu melalui medsos perangkat daerah, kecamatan sampai dengan tingkat lingkungan. Apalagi saat ini kepling di lingkungan Pemko Medan sudah 95 persen memiliki medsos sehingga penyebaran informasi lebih maksimal lagi,” tuturnya.(Ra/mk)
.jpg)
