Humbahas, Metrokampung.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tengah berupaya agar kouta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Humbang Hasundutan bisa bertambah, guna menganulir para guru honorer yang belum berkesempatan menjadi PPPK.
Penambahan ini ditetapkan pada Rapat koordinasi pengusulan kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru (JF) pada Instansi Daerah tahun 2023 yang dilaksanakan pada Rabu, (7/6/2023) bertempat di Golden View Hotel Batam.
Rapat koordinasi pengusulan kebutuhan PPPK untuk JFGuru pada Instansi Daerah tahun 2023 ini diikuti oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Martahan Panjaitan, S.Pd., MM, Kepala BKPSDM Christison R. Marbun, M.Pd dan Pengelola Keuangan BPKAD Angelina Deasy R Siregar dan juga diikuti oleh Kemendikbudristek, KemenPAN-RB dan Kemenkeu.
Adapun Hasil Usulan yang seyogianya sebanyak 217 formasi, dan dari upaya yang dilakukan disepakati menjadi 579 formasi PPPK untuk JF Guru. Verifikasi usulan kebutuhan guru dari pemerintah Humbang Hasundutan disampaikan melalui aplikasi Kemendikbudristek bekerjasama dengan KemenPAN-RB.
Kepala BKPSDM Humbahas Christison R. Marbun, M.Pd dalam kesempatan konfirmasi dengan awak media menyampaikan apa yang menjadi harapan Bupati, yakni dengan perjuangan untuk ketersediaanya tambahan formasi tersebut, para calon pengangkatan PPPK nantinya bisa bekerja profesional dan bertanggungjawab dengan kinerja yang jelas karena ditujukan untuk memberi dampak positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM.
"Jadi formasi tidak turun begitu saja tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kinerja yang diharapkan tidak tercapai, sewaktu-waktu PPPK dapat dievaluasi apabila tidak berkinerja yang baik karena dengan evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan kontrak kerja, promosi, pengembangan atau pengakhiran hubungan kerja dengan PPPK,"ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2023, dirinya mengaku bahwa Pemda Humbahas masih menunggu jadwal dan juknis dari pemerintah pusat.(FT/MK/Rel)
