 |
| Anggota DPRD Medan Haris Kelana Damanik (ft/ist) |
Medan, Metrokampung.com
Paripurna DPRD Kota Medan Pemandangan Umum Penjelasan Kepala Daerah Ranperda Kota Medan Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, kemarin.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE bersama Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga SE dan Rajudin Sagala SPdI dihadiri Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Ketua H Surianto SH MH dan Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung.
Haris Kelana Damanik ST MH Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan pemandangan umum. Dia meminta kepada pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Medan, khususnya pendapatan daerah.
“Jika dibandingkan pendapatan daerah Pemko Medan tahun 2021 tentu tidak ada peningkatan yang signifikan daripada pendapatan di Tahun 2022,” ungkap Haris
Sedangkan dari sisi belanja, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berharap Pemerintah Kota Medan harus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, seluruh OPD harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintah daerah.
Sedangkan dari sisi belanja, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berharap Pemerintah Kota Medan harus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, seluruh OPD harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintah daerah.
Dari anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022, Pemko Medan hanya mampu merealisasikan sebesar 75,82% saja, sedangkan pendapatan retribusi daerah, Pemko Medan hanya mampu merealisasikan sebesar Rp113,1 miliar atau 47,55% sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp123,6 miliar. Mengapa pendapatan retribusi daerah hanya mampu 47,55%.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan, mengapa ada penurunan pendapatan yang sangat drastis, mohon penjelasan, pintanya.
Untuk Dinas sumber daya air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan atau Dinas pekerjaan umum kota Medan, Fraksi Gerindra mengingatkan. Terkait proyek tahun anggaran 2022 yang belum terselesaikan, harus segera dituntaskan.
Pengamatan Fraksi Gerindra baru 1 proyek yang baru selesai dituntaskan, yaitu jembatan jalan Mangaan VIII Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Dia mempertanyakan bagaimana proses proyek jembatan menuju Islamic Center, dan jembatan di Jalan Bilal serta dua proyek Trotoar di Kota Medan. Apa saja kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini belum maksimal terselesaikan. (Ra/mk)
