 |
Juru bicara FPKS DPRD Medan Irwansyah. (ft/ist) |
Medan, Metrokampung.com
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mempertanyakan masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan rendahnya realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan.
“Menurut laporan keuangan Anggaran Tahun 2022, Dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar 548,544 miliar. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan Kenapa SiLPA tahun 2022 begitu besar, apa yang menjadi penyebab dan kendala dana SiLPA yang begitu besar mengingat dana SiLPA di tahun anggaran 2021 juga cukup besar yaitu 1,1466 T. Dan apa proyeksi terhadap hal ini kedepannya,” kata Irwansyah, beberapa waktu lalu.
Begitu juga soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), FPK mempertanyakan rendahnya pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum yang saat ini di sebagian tempat sudah menggunakan e-parkir.
“Pada laporan keuangan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 113,129 Miliar (47,55%). Dari yang kami amati ada dua sektor yang pendapatan retribusi daerah rendah yaitu Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing,” katanya.
Irwansyah menjelaskan, pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum realisasi anggaran 2022 sebesar 20,347 Miliar (56,42%).
“FPKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal padahal Pemko Medan telah menerapkan sistem e-parking. Dan apa evaluasi terhadap sistem e-parking yang sudah berjala,” kata Irwansyah.
Beberapa hal lainnya yang menjadi sorotan FPKS diantaranya realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Pada laporan keuangan realisasi terhadap belanja hibah Tahun Anggaran 2022 sangat rendah yaitu sebesar 136,605 Miliar (38,11%). Dan dari yang kami amati realisasi belanja hibah pada Dana BOS Satdiknas Negeri dan Dana BOS Satdiknas swasta realisasinya sangat rendah dari target anggaran 2022. Kami mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi,” kata dia.
Kemudian, FPKS mempertanyakan terkait Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Medan yang terealisasi 56,779 M (78,36%),
Kemudian, Dari laporan keuangan adanya penurunan pendapatan BLUD pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan BLUD ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan BLUD,” pungkasnya. (Ra/mk)
