TARUTUNG, metrokampung.com
Gedung bersejarah Sopo Partukoan kembali menjadi titik nol perumusan masa depan Tapanuli Utara. Pada Kamis (26/03/2026), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sebuah manifesto politik anggaran yang mengedepankan presisi data di atas kepentingan administratif.
Dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, DR. Jonius Taripar Hutabarat, M.Si, S.Si., didampingi Wakil Bupati DR. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng dan Ketua TP-PKK Tapanuli Utara Neny Angelina Purba.
Acara ini dihadiri oleh seluruh elemen strategis, mulai dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐚𝐚𝐧,𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐦𝐚
Dalam pidato arahannya yang tajam, Bupati Jonius Taripar menegaskan sebuah paradigma baru dalam birokrasi Tapanuli Utara: Akurasi dan Validasi. Ia mengingatkan seluruh jajaran OPD agar tidak terjebak dalam ritualitas perencanaan yang dangkal.
"Setiap usulan yang masuk harus melalui filter akurasi yang ketat. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan substansial masyarakat, bukan sekadar keinginan administratif," tegas Bupati Jonius dengan nada lugas.
Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinannya, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) adalah harga mati untuk meminimalisir deviasi anggaran dan memastikan efektivitas pembangunan.
Dalam pidato arahannya yang tajam, Bupati Jonius Taripar menegaskan sebuah paradigma baru dalam birokrasi Tapanuli Utara: Akurasi dan Validasi. Ia mengingatkan seluruh jajaran OPD agar tidak terjebak dalam ritualitas perencanaan yang dangkal.
"Setiap usulan yang masuk harus melalui filter akurasi yang ketat. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan substansial masyarakat, bukan sekadar keinginan administratif," tegas Bupati Jonius dengan nada lugas.
Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinannya, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) adalah harga mati untuk meminimalisir deviasi anggaran dan memastikan efektivitas pembangunan.
𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐧𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐋𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥
Musrenbang kali ini juga menjadi panggung soliditas antara eksekutif, legislatif, dan vertikal. Kehadiran Wakil Bupati Deni Lumbantoruan mempertegas fokus pembangunan pada tiga pilar utama:
𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐬, 𝐌𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐤𝐨𝐧𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐰𝐢𝐥𝐚𝐲𝐚𝐡.
𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭𝐚𝐧, 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐮𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐮𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡.
𝐓𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐛𝐢𝐫𝐨𝐤𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐣𝐮 𝐚𝐤𝐮𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥.
Partisipasi aktif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan bobot strategis dalam pertemuan ini.
Kehadiran Ir. Ardan Noor, MM (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprosu) yang membacakan arahan Gubernur, menekankan pentingnya sinkronisasi antara prioritas daerah dengan visi besar pembangunan provinsi.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢, 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
Sopo Partukoan dipilih bukan tanpa alasan. Sebagai ruang publik yang inklusif, gedung ini menjadi simbol keterbukaan. Dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan, Pemkab Taput membuka kran kritik dan saran demi terciptanya prinsip check and balance.
Langkah berani ini diharapkan menjadi garansi bahwa program-program strategis—seperti bantuan sosial hingga pembangunan hunian layak—tidak akan meleset dari sasaran yang telah ditentukan dalam linimasa pembangunan 2026.
Laporan : Jufri Panjaitan
Editor : Simon Sinaga
