DELI SERDANG, metrokampung.com
Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mulai menarik perhatian masyarakat setelah kawasan genangannya membentuk panorama danau buatan dengan latar perbukitan yang indah. Potensi tersebut membuka peluang bagi Deli Serdang untuk mengembangkan destinasi wisata alam baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, di balik peluang pengembangan pariwisata tersebut, muncul satu persoalan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni bagaimana memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan turut menikmati manfaat ekonomi dari pembangunan kawasan wisata tersebut.
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, sebelumnya telah mendorong pemanfaatan potensi Bendungan Lau Simeme agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Pengembangan kawasan ini tidak hanya diarahkan pada sektor infrastruktur sumber daya air, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Bahkan, berdasarkan informasi rencana pengembangan yang beredar, terdapat sejumlah konsep wisata yang diproyeksikan untuk kawasan tersebut. Di antaranya wisata air, trekking, menara pandang, glamping atau tempat berkemah dengan fasilitas memadai, kawasan kuliner, pemberdayaan UMKM, hingga penyelenggaraan festival wisata.
Apabila direncanakan dan dikelola secara matang, berbagai konsep tersebut berpotensi menjadikan Lau Simeme sebagai salah satu tujuan wisata baru di Sumatera Utara.
BUMD BPJ Siapkan Master Plan Pengembangan Kawasan
Keseriusan pengembangan kawasan Bendungan Lau Simeme juga disampaikan melalui keterlibatan BUMD Kabupaten Deli Serdang, PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ).
Direktur Utama BUMD Bhineka Perkasa Jaya, Hasruli, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan Bendungan Lau Simeme menjadi destinasi wisata baru merupakan salah satu prioritas perusahaan daerah bersama pemerintah kabupaten.
Hasruli menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan master plan pengembangan kepada Bupati Deli Serdang, Gubernur Sumatera Utara, BBWS Sumatera II, serta Kementerian Pariwisata.
Rencana tersebut mencakup pemanfaatan lahan di sekitar bibir bendungan dan penataan akses menuju kawasan wisata. Pengembangan itu diharapkan mampu menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat yang terdampak langsung pembangunan bendungan.
Menurut Hasruli, meningkatnya kunjungan masyarakat ke kawasan tersebut harus segera diikuti penataan lingkungan dan pengelolaan yang terarah.
Sebab, tanpa pengaturan yang jelas, munculnya bangunan atau pondok usaha secara tidak teratur serta persoalan sampah berpotensi mengurangi keindahan dan kenyamanan kawasan.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, BUMD BPJ menyebut telah menjalin koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas SDABMBK, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta BBWS Sumatera II.
BUMD juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata.
Bendungan Lau Simeme Memiliki Kapasitas 21,07 Juta Meter Kubik
Dari sisi infrastruktur, Bendungan Lau Simeme merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, bendungan ini memiliki kapasitas tampung sekitar 21,07 juta meter kubik, luas genangan sekitar 125,84 hektare, tinggi bendungan 69,50 meter, serta panjang puncak bendungan 205 meter.
Pembangunannya dimulai pada 2017 dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024.
Bendungan tersebut memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain:
Pengendalian banjir, terutama untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Medan dan Deli Serdang.
Penyediaan air baku, dengan kapasitas sekitar 2.850 liter per detik.
Irigasi pertanian, untuk mendukung kebutuhan air lahan pertanian.
Pembangkit listrik, dengan potensi tenaga listrik sekitar 1 megawatt.
Pengembangan pariwisata, sebagai potensi ekonomi tambahan bagi kawasan sekitarnya.
Dengan fungsi yang begitu penting, pengembangan pariwisata di sekitar bendungan harus tetap memperhatikan keselamatan konstruksi, ketentuan pemanfaatan kawasan, serta keberlanjutan fungsi utama bendungan.
Masyarakat Lokal Harus Menjadi Pelaku Ekonomi
Di tengah rencana pengembangan tersebut, keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan.
Pasalnya, pembangunan bendungan telah membawa perubahan besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan, termasuk wilayah Desa Kuala Dekah dan desa-desa yang terdampak genangan.
Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, sejumlah warga mulai melihat peluang ekonomi dengan berjualan makanan dan minuman serta menyediakan jasa parkir.
Namun, aktivitas ekonomi tersebut masih membutuhkan penataan dan kepastian aturan agar masyarakat dapat menjalankan usaha secara aman dan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah dan BUMD perlu memastikan bahwa warga setempat mendapatkan kesempatan prioritas untuk membuka usaha, mengelola kios kuliner, menyediakan jasa wisata, serta terlibat dalam kegiatan operasional kawasan.
Jangan sampai kawasan wisata berkembang, pengunjung semakin ramai, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton, sementara peluang usaha justru lebih banyak dinikmati pihak luar.
Pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelatihan pelayanan wisata, pengelolaan UMKM, serta pendampingan usaha.
Perlu Kepastian Regulasi, Anggaran dan Pengelolaan
Pengembangan Bendungan Lau Simeme menjadi kawasan wisata tidak cukup hanya mengandalkan panorama alam dan master plan.
Diperlukan kejelasan mengenai status lahan, kewenangan pengelolaan, perizinan, kerja sama dengan BBWS Sumatera II, tahapan pembangunan, serta sumber pembiayaan.
Sebelumnya, dalam pemberitaan pada Oktober 2026, pihak Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Deli Serdang menyampaikan bahwa belum terdapat agenda khusus pengembangan wisata di kawasan bendungan. Pemerintah daerah juga disebut merencanakan pengusulan Ranperda Rencana Induk Pariwisata sebagai pedoman pengembangan destinasi wisata.
Hal tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara rencana BUMD, kebijakan pemerintah daerah, dan kewenangan pengelola bendungan.
Selain itu, fasilitas dasar seperti akses jalan, tempat parkir, toilet umum, tempat sampah, penerangan, rambu petunjuk, pos keamanan, dan fasilitas keselamatan pengunjung harus dipersiapkan sebelum kawasan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang lebih besar.
Aktivitas wisata air juga harus melalui kajian teknis dan memperoleh izin dari pihak berwenang agar tidak mengganggu operasional bendungan.
Pembangunan Harus Menghasilkan Kesejahteraan
Pengembangan Bendungan Lau Simeme menjadi destinasi wisata baru tentu membuka peluang bagi Deli Serdang untuk memperluas sektor pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang atau megahnya fasilitas yang dibangun.
Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat, bertambahnya lapangan pekerjaan, tumbuhnya UMKM, serta terbukanya kesempatan usaha yang adil bagi warga sekitar.
Bupati Deli Serdang memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pembangunan berjalan searah dengan kepentingan masyarakat. BUMD BPJ perlu menjelaskan tahapan master plan dan skema pengelolaannya, sedangkan OPD terkait harus memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan nyata.
Sejumlah pertanyaan pun patut menjadi perhatian bersama:
Apakah master plan pengembangan wisata Lau Simeme sudah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak yang berwenang?
Bagaimana tahapan pembangunan dan kepastian anggarannya?
Apakah masyarakat lokal akan mendapatkan prioritas dalam pengelolaan UMKM dan peluang pekerjaan?
Bagaimana mekanisme kerja sama BUMD BPJ dengan BBWS Sumatera II dan pihak investor?
Bagaimana transparansi pengelolaan serta pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah?
Bagaimana jaminan agar fungsi utama bendungan sebagai pengendali banjir, penyedia air baku, dan infrastruktur irigasi tetap terjaga?
Masyarakat tentu berharap Bendungan Lau Simeme tidak hanya dikenal karena keindahan panorama danau buatannya, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi warga Biru-Biru dan sekitarnya.
Bendungan boleh menampung jutaan meter kubik air, tetapi pembangunan wisata jangan hanya menampung janji-janji. Masyarakat membutuhkan kesempatan, kesejahteraan, dan bukti nyata dari pembangunan.
Dukungan terhadap pengembangan wisata Lau Simeme harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Sebab, tujuan akhir pembangunan bukan sekadar menjadikan sebuah kawasan terkenal, melainkan memastikan masyarakat ikut menikmati hasilnya.
Jangan sampai wisatawan pulang membawa foto keindahan Lau Simeme, sementara masyarakat sekitar tetap hanya menjadi penonton.(sim/berbagai sumber)
