 |
| Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas.(ft/ver/mk) |
Medan, Metrokampung.com
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, menyoroti pendataan bantuan sosial (bansos) yang kerap tidak tepat sasaran. Ia menceritakan pengalamannya saat pandemi COVID-19, di mana ada penerima bantuan yang datang menggunakan mobil.
Hal tersebut disampaikan Dodi saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (11/10/2026).
"Mohon diperhatikan Pak Lurah dan Pak Camat, memang banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengalaman kita saat Covid-19 lalu, ada penerima bantuan yang datang pakai mobil. Sementara saya lihat kondisi ekonomi masyarakat sekarang, untuk mencari makan saja sudah cengap-cengap (susah)," kata Dodi di hadapan jajaran camat, lurah, dan warga yang hadir.
Sorotan Dodi berawal dari keluhan seorang warga bernama Selly. Selly mempertanyakan strategi pendataan agar bansos menciptakan kemandirian, bukan memicu ketergantungan. Ia juga menyentil maraknya warga mampu yang mendadak mengaku miskin demi mendapat bantuan.
Dodi membenarkan adanya ketidakakuratan validasi data kemiskinan yang berpotensi memicu kecemburuan sosial. Terlebih, kondisi pasar saat ini sedang tertekan.
Ia menyebut pelaku usaha mikro mengeluhkan lonjakan harga bahan pokok hingga dua kali lipat pasca-implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berdampak pada turunnya omzet pedagang.
Sebagai solusi, Dodi mendesak Pemko Medan memperketat pengawasan data kemiskinan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia juga meminta Pemko mengalihkan fokus ke peningkatkan stimulus bantuan modal usaha agar pelaku UMKM mandiri.
Tanggapan pihak Kecamatan dan Kelurahan
Menanggapi hal itu, Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, menjelaskan Pemko Medan terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meminimalisasi kekeliruan data melalui integrasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Zulfahmi menyebut sejak 2019 Pemko mengucurkan anggaran pemberdayaan di tiap kelurahan, seperti pelatihan kuliner dan kerajinan tangan.
"Bagi warga yang membutuhkan lapangan kerja formal untuk memperbaiki ekonomi keluarga, Pemko juga rutin mengadakan job fair di Mall Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda setiap hari Rabu. Dinas Koperasi dan UKM juga menyediakan bantuan bagi kelompok usaha. Silakan komunikasikan dengan Lurah agar bantuannya tepat sasaran," urai Zulfahmi.
Sementara itu, Lurah Harjosari II, Adi Kurniawan, mengingatkan warga agar tertib administrasi jika ingin terdaftar dalam basis data bantuan. Warga yang belum terdaftar di Perlinsos diminta melapor ke Kepala Lingkungan (Kepling) dengan membawa fotokopi KK.
"Tugas kami adalah melayani. Kami ingin semua bantuan itu terarah dan tepat sasaran. Semua pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK dipastikan gratis. Saya tidak mau ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan Kepling," ujar Adi.
Selain persoalan bansos, Dodi juga menyelipkan pesan agar para orang tua aktif mengawasi anak dari bahaya judi online dan narkoba. Ia mengimbau generasi muda (Gen Z) untuk fokus mengasah keahlian serta kemampuan bahasa Inggris agar siap bersaing di dunia kerja.(Ra/mk)
