DPRD Minta Gaji Penjaga Perlintasan KA Dimasukkan dalam Anggaran

Editor: metrokampung.com


BERINGIN - METROKAMPUNG.COM
Nasib 6 penjaga pintu nengnong kereta api (KA) di perlintasan Pasar Sore dan Aras Kabu, Kecamatan Beringin, cukup menyedihkan. Mereka yang sebelumnya hanya menerima honor secara patungan dari pihak pemerintahan desa dan kecamatan serta Dinas Perhubungan (Dishub) Deliserdang, sudah hampir 3 bulan ini tak lagi menerimanya. 

Padahal, pekerjaan mereka harus penuh tanggungjawab, demi menyelamatkan banyak nyawa para pengendara yang lewat di perlintasan rel kereta api tersebut. Hal ini terungkap dalam kegiatan reses Anggota DPRD Deliserdang Daerah pemilihan IV di Aula Kantor Camat Beringin, yang dihadiri Bayu Sumantri Agung (PAN) Dedi Syahputra (Gerindra), Darwis Batubara (PKS) dan Benhur Silitonga (Golkar). 

Persoalan itu pun mendapat tanggapan serius dari Bayu Sumantri Agung. Dia berpendapat bahwa hal itu harus segera diselesaikan dan hak pekerja penjaga perlintasan kereta api itu harus dibayar, karena mereka tentunya butuh untuk hidup. Ia juga mengharapkan kepada Dishub Deliserdang agar memasukan gaji para penjaga pintu perlintasan itu ke anggaran Dinas Perhunungan, sembari menyesalkan perekrutan 30 tenaga honorer Dishub baru-baru ini. 

Sebab, keenam orang penjaga perlintasan kereta api tersebut tidak dimasukkan dalam daftar penggajian dan terkesan diabaikan. 

“Seharusnya, Dishub memasukan keenam pekerja perlintasan ini, khusus untuk mereka. Selebihnya tinggal 24 orang yang direkrut, mereka sudah bekerja keras menyelamatkan banyak orang yang melintas rel itu,” tegas Bayu. Iapun kemudian meminta kepada Dishub Deliserdang yang hadir dalam acara reses tersebut untuk memberi penjelasan. M Sagala, salah seorang Kabid yang mewakili Dishub mengatakan, pihaknya juga ikut membantu pembayaran gaji keenam pekerja tersebut. Soal untuk dimasukan ke anggaran, Sagala menyebutkan ke 30 yang direkrut kemarin sudah mengikuti seleksi. 

Sementara Camat Beringin Turmuji membenarkan bahwa pekerja perlintasan itu saat ini gajinya mandek. Namun, pihaknya selalu membayar gaji mereka bersama pihak pemerintah desa setempat. 

“Kami bayar kok gajinya kongsi-kongsi, kemungkinan dari Dishub yang tidak membayarnya, nyendat gitu,” kata Turmuji. Selain masalah tersebut, reses yang dihadiri pihak Dinas terkait dan pihak Desa menerima bebera masukan seperti pembagunan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. (dra/simon)

Share:
Komentar


Berita Terkini