SUMUT

NASIONAL

11 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Batubara Dilantik

Selasa, 30 April 2019 | 07.13 WIB
Kali Dibaca |

Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar, saat menyematkan pin jabatan kepada pejabat yang dilantik. (Foto/Damar Sirait)

Batubara-Metrokampung.com
Bupati Batubara Ir.H.Zahir.MAP melalui Sekretaris Daerah, Sakti Alam Siregar melantik sebanyak 11 pejabat eselon III dan IV lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara. Acara pelantikan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (29/4/2019).

Informasi yang di peroleh metrokampung.com, adapun pejabat eselon III dan IV yang dilantik antara lain; Muhammad Ridwan jabatan lama Pegawai Umum Sekretariat Daerah menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Arpan Saputra Siregar jabatan lama Pegawai Dinas Pertanian menjabat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagakerjaan pada Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Saiful Bahri jabatan lama Pegawai Dinas Pertanian menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi Pengolahan dan Pemasaran pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Sunardi jabatan lama Pegawai Kantor Camat Air Putih menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kantor Camat Lima Puluh, Muhammad Yani jabatan lama Lurah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru menjabat sebagai Kepala Seksi Pandamping Bantuan Stimulen Dinas Sosial.

Selanjutnya, Agus Hermansyah jabatan baru sebagai Pegawai Dinas Pertanian, Sukamsi sebagai Kantor Camat Sei Balai dan Rio Hafiza sebagai Pegawai Kantor Camat Lima Puluh. Bupati Batubara dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah menyampaikan berpesan agar selaku Aparatur Pemerintah lebih menguasai tupoksi.

Tetap menjaga hubungan baik dan bekerjasama dengan atasan maupun bawahan sehingga tidak menemukan hambatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Di sampaikannya, pelantikan ini merupakan suatu keputusan yang harus di impelementasikan guna memenuhi berbagai tuntutan, tantangan dan kebutuhan yang berkembang pada internal pemerintahan sendiri dalam memberikan pelayanan dan juga tuntutan dari luar sistem birokrasi.

"Ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi dan prosedur penilaian tim Baperjakat dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI," ujarnya.(DS/MK)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru