SUMUT

NASIONAL

Terkait Asset Daerah, Bupati Karo Bersama BPN Karo Tanda Tangani Surat Didepan Ketua KPK

Selasa, 14 Mei 2019 | 22.05 WIB
Kali Dibaca |

Bupati Karo Terkelin Brahmana dan kepala BPN Karo, Rosalina Tamba tanda tangani kesepakatan penerbitan surat surat terkait asset Pemerintah Daerah.

KARO-METROKAMPUNG.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam melakukan tindakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi berwenang menggandeng instansi lain untuk mengawasi terintregerasi pejabat Gubernur / Walikota / Bupati dalam Optimalisasi Pajak Daerah dan Pembenahan Aset Daerah.

Sebagai tindak lanjut dan komitmen bersama dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintregerasi di wilayah Provinsi  Sumatera Utara, Ketua KPK Agus Rahardjo, ikut hadir dalam acara rapat koordinasi yang digelar, di Gedung lt II kantor gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5) pukul 09.00 wib.

Rapat kordinasi yang digelar oleh KPK ini melibatkan seluruh Walikota / Bupati Se-Sumut, dan terlihat  Bupati Karo Terkelin Brahmana tampak  hadir dalam acara penandatangan  aset daerah milik Pemkab Karo bersama kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional)  Kabupaten Karo Rosalina Tamba.

Usai acara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengakui sudah melakukan penandatangan komitmen bersama dengan Kepala BPN tanah karo didepan ketua KPK Agus Rahardjo dan Gubsu Edy Rahmayadi, agar aset daerah milik pemkab Karo semuanya dilakukan pendataan kedepan dan diajukan ke BPN untuk diterbitkan surat sertifikatnya," ungkapnya.

Komitmen ini, sekaligus mencegah terjadinya korupsi dibidang aset daerah, sebab mulai kedepan aset daerah sudah didaftarkan dan ter-registerasi melalui badan Pertanahan, jadi tidak bisa main main lagi terhadap aset milik daerah. Tandasnya.

Kedepan, tidak ada lagi alasan BPN tanah karo  tidak menampung aset daerah untuk diterbitkan sertifikat ya, sebab ini sudah komen tadi bersama dengan  Ibu Rosalina Tamba, dalam penandatangan bersama tentang tata cara, pembahasan, penerbitan,dan  penyelesaian sengketa  pembuatan sertifikat milik pemda Karo, apalagi acara didukung penuh Oleh lembaga  anti Rasuah KPK. Tegasnya.

Dilanjutkan Terkelin, Pelaksanaannya nanti kita akan instruksikan badan pendapatan  daerah (BPKPAD) pemda Karo atau OPD terkait segera kordinasi dengan Kepala kantor badan Pertanahan setempat. Imbuhnya.

Hadir dalam acara ini Sekda kab. Karo Drs Kamperas Terkelin Purba, asisten 3 Mulianta Tarigan, kepala BPKPAD Andreasta Tarigan, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Karo Philemon Brahmana. (amr/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru