LUBUK PAKAM, metrokampung.com
Tokoh masyarakat Kabupaten Deli Serdang, Parlindungan Sihotang, mendesak pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Kabupaten) untuk segera duduk bersama menuntaskan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).
Ia menegaskan bahwa pembahasan PAPBD bukanlah sekadar formalitas penyusunan angka-angka di dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, di dalamnya terkandung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup warga.
"Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. PAPBD ini menyangkut kepentingan rakyat Deli Serdang. Legislatif dan eksekutif harus segera menyelesaikan pembahasannya. Utamakan kepentingan masyarakat!" tegas Parlindungan yang juga sebagai Bendahara SMSI Deli Serdang.
Keberlanjutan UHC Menyangkut Nyawa Rakyat
Parlindungan memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang sangat bergantung pada alokasi anggaran dalam PAPBD. Menurutnya, program UHC merupakan jaring pengaman sosial yang amat krusial, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan kepastian akses layanan kesehatan.
"Kasihan masyarakat tidak mampu kalau UHC ini sampai terganggu. Ketika masyarakat sakit, mereka tidak bisa menunggu sampai persoalan anggaran selesai. Mereka membutuhkan pelayanan kesehatan sekarang," lanjutnya.
Hentikan Tarik-Menarik Kepentingan
Menanggapi dinamika pembahasan anggaran, Parlindungan menilai perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal wajar dalam proses demokrasi. Kendati demikian, perbedaan tersebut tidak boleh mengorbankan program-program dasar masyarakat.
Ia meminta seluruh pihak mengedepankan kepentingan publik dan tidak menjadikan pembahasan PAPBD sebagai ajang mempertahankan kepentingan masing-masing.
Fokus Pelayanan: Warga tidak memedulikan siapa yang memenangkan perdebatan politik antar-elite.
Kebutuhan Nyata: Hal utama yang diharapkan masyarakat adalah pembangunan yang terus berjalan, fasilitas kesehatan yang siap melayani, serta terpenuhinya hak-hak dasar mereka.
Desak Titik Temu demi Kepentingan Publik
Mengakhiri pernyataannya, Parlindungan berharap pimpinan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat segera menemukan titik temu dan menyelesaikan pembahasan PAPBD sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.
"Jangan sampai karena persoalan di antara elite, rakyat yang menanggung akibatnya. Ingat, DPRD dan pemerintah itu bekerja untuk masyarakat. Jadi, selesaikan PAPBD dan pastikan program yang menyentuh rakyat, termasuk UHC, tetap berjalan," pungkasnya.(rel/mk)
