Tobasa-metrokampung.com
Sekelompok massa melakukan aksi di Kantor Bupati Tobasa guna menghempang pembangunan jalan ring road jona pariwisata Danau Toba sumber dana BODT Desa Pardamean Sibisa Kabupaten Tobasa Propinsi Sumut, diduga ditunggangi sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini dijelaskan Tokoh masyarakat Desa Pardamean Sibisa Pahala Sirait (67) kepada sejumlah wartawan, Kamis (26/9/2019). Penyampaian pendapat di muka umum diperbolehkan jika sudah tak menemukan jalan keluar.
"Namun, kondisi ini saya bingung, karena lahan pembukaan akses jalan ini terletak di Desa Pardamean Sibisa dan sudah diserahkan kepada pihak kehutanan yang selanjutnya oleh kehutanan memberikan kepada pemerintah jelas Sirait sembari memberikan sejumlah dokumen penyerahan tahun 1952.
Perlu saya jelaskan, pihak yang menyerahkan adalah keturunan marga Sirait saat itu diantaranya tetua dari Dusun Motung, Dusun Lumban gambiri, Dusun Simarata, Lumban Siahaan hal ini terletak di Desa Pardamean Sibisa.
"Nah, jika objek tanah yang diserahkan kepada pihak kehutanan tahun 1952 adalah terletak di Desa Pardamean Sibisa, bukan seperti yang di klaim pihak Oppu Raja Naopat Desa Sigapiton tegas Sirait.
Aksi unjukrasa yang diprakarsai KSPPM berjumlah ratusan itu, dikawal puluhan mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen Medan Sumut melakukan orasinya dengan diantaranya :
1.Menolak pengesahan RUU Pertanahan yang bertentangan dengan mandat UUD 1945, TAP MPR IX/''-f2001 dan UUPA 1960.
2.Menolak pengesahan RUU dan revisi UU yang berwatak anti kerakyatan lainya sepeeti RUU KUHP, RUU SBPB, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan dan lain sebagainya.
Dalam orasinya didepan kantor Bupati Tobasa, diterima langsung oleh Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian, Wakil Bupati Tobasa Ir Hulman Sitorus beserta Sekda Kab Tobasa Drs Audi Murfhi Sitorus SH. MSi beserta Organisasi Perangkat Daerah.
Bupati Darwin dalam sambutanya, agar mengedepankan aturan main, jika persoalan ini bukan berada pada pihak Pemerintah Kabupaten Tobasa. Berbicara hutan, mari kita tanyakan kepada pihak kehutanan dan urusan lain yang diperlukan.
Bupati berpesan, warga Sigapiton jangan mau ditunggangi siapapun, karena jika nanti masalah ini sudah selesai, maka para pihak yang menunggangi akan meninggalkan warga sigapiton," ujarnya.
Darwin mengajak pengunjuk rasa agar bisa duduk bersama untuk mencari solusi, "jujur, saya adalah di pihak rakyat percayakan hal ini kepada pemerintah karena pemerintah juga membahas semua kebutuhan yang di perlukan masyarakat kata Darwin.
Tampak sejumlah aparat keamanan dari Mapolres Tobasa tampak berjaga-jaga di dampingi Satpol PP Tobasa beserta personilnya.
Setelah mendapatkan jawaban dari Bupati Tobasa, para pengunjuk rasa melksanakan doa bersama di depan kantor Bupati Tobasa hingga membubarkan diri dengan tertib.(*e_js)
