SUMUT

NASIONAL

Pengadaan Brosur Covid-19 Dikecam, Dua Anggota DPRD Karo Kecam Kebijakan Pemkab Karo Terkait Pengadaan Brosur Covid 19

Senin, 20 April 2020 | 19.34 WIB
Kali Dibaca |

Doddy Sinuhaji saat diwawancarai Wartawan.

Karo-Metrokampung.com
Anggota DPRD Kabupaten Karo, Darin Seven Simanjorang, mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten  Karo yang dinilai tidak cepat dalam menanggapi dan penanganan wabah virus corona atau Covid - 19 sedang melanda Indonesia,  khususnya di Kabupaten Karo.

"Untuk apa di cetak brosur kepada masyarakat kalau hanya untuk menghambur - hamburkan anggaran saja. Apa tidak ada lagi hal yang baik di laksanakan pemerintah ini untuk membantu masyarakat banyak ini," ketus anggota Fraksi PDPl-P kepada wartawan, Senin (24/04/2020).

"Contoh kecilnya saja ya, kan bisa kita kasih telor 10 butir kepada warga .  Karena kita lihat Setuasi sekarang ini, sangat banyak warga yang susah karena terpapar Covid 19 Ini . Salah satunya pekerja Buruh Harian Lepas ( BHL ) baik di perhotelan maupun buruh tani," ungkap Darin.

Darin Seven Simanjoprang yang berasal dari daerah pemilihan dua (II) yang meliputi Kecamatan Dolatrayat, Tigapanah, Barusjahe dan Tigapanah menambahkan, bahwa untuk penanganan virus corona pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp28 milliar.

"Untuk apa nanti dana sebanyak itu kalau tidak mengena di hati masyarakat. Maksudku tadi, kan bisa di alihkan dana pembuatan brosur itu untuk pembelian sembako, masker maupun pembelian vitamin kepada masyarakat. Kalau masalah brosur itu engak pun kita buat, sudah tahunya masyarakat tentang bahaya covid 19 Ini,”ungkapnya kesal.

Darin Seven Simanjorang mengaku geram dengan kebijakan Pemkab Karo.

Menurut Darin, pemerintahan desa maupun kecamatan baik melalui Babinsa dan Babinkamtibmas sudah sering melakukan sosialisasi ke pelosok pelosok desa untuk menyampaikan tentang cara mencegah virus corona ini. Sementara Presiden Joko Widodo melalui Gugus tugas mengatakan kepada masyarakat baik melalui media cetak, online dan elektronik agar memakai masker jika keluar rumah.

“Tapi apa mau di pakai, kalau masker pun tak ada. Jadi maksudku, apakah sebaiknya pengadaan brosur itu di alihkan untuk pembelian masker maupun sembako agar bisa langsung di bagikan kepada masyarakat," tambahnya.

Ditempat terpisah,  Dodi Sinuhaji yang juga Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Faksi PDI-P. juga  mengaku heran melihat kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo.

"Saya heran melihat Pemkab Karo ini, kan lebih baik tadi di anggarkan dana tersebut untuk APD (Alat Pelindung Diri ) kepada petugas kesehatan selaku mereka garda terdepan untuk menangkal virus corona ini. Itu enggak, ke brosur pula di buatnya, untuk apa itu coba ," kata Dodi.

"Sementara ada beberapa Puskesmas yang kita kunjungi terkait penanganan virus corona mereka mengatakan, kami sangat kekurang APD dan vitamin maupun poding pak. Jadi saya minta kepada Pemkab Karo kususnya kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH.,MH., agar untuk pengadaan brosur di alihkan saja ke pembelian masker maupun sembako agar bisa langsung dibagikan kepada masyarakat," tandas Dodi Sinuhaji.

Untuk mengingatkan , Ketua Gugus tugas Percepatan penangan Covid-19 kab. Karo terus mengupayakan dan membuat inovasi dan terobosan dalam menyajikan informasi guna mengedukasi dan menghimbau tata cara mencegah penyebaran Covid-19, melalui sarana  media cetak, media elektronik dan medsos.

Hal ini terungkap saat Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH saat melakukan  video confernce, turut dalam video Confernce,  wakil bupati karo Cory seriwaty br Sebayang, Plh ketua Gugus Ir Martin Sitepu, kadis kesehatan drg Irna safrina, kadis DPMD Abel Tarawai Tarigan, kadis sosial Benyamin Sukatendel, Kamis (16/4) pukul 11.30 wib, di ruangan command center Kabanjahe. (amr/mk)
Sebarkan:

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru