 |
| Bupati Ir.H.Zahir, MAP saat hadiri rakor bersama Gubenur dan KPK via Video Conference. |
Bupati Batu Bara Ir. H Zahir, MAP didampingi Sekda Sakti Alam Siregar SH menghadiri acara rapat kordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Se- Sumatera Utara via video Conference di aula rumah Dinas Bupati Batu Bara, Komplek Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Kamis (28/8/2020).
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan terkait Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011, akan menyelesaikan masalah agraria atau sengketa tanah di beberapa Kabupaten/ Kota, seperti Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (MEBIDANGRO) yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan didampingi KPK-RI.
Ketua Komisi KPK - RI, Firli Bahuri dalam sambutanya menyatakan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu diantaranya Kesejahteraan rakyat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencerdaskan masyarakat Indonesia dengan menggunakan 3 (Tiga) kekutaan/ pilar, Pemerintah, TNI dan Polri yang saling bekerja sama.
Apabila 3 (Tiga) Pilar dapat bekerja sama dengan baik, maka permasalahan yang ada seperti sengketa lahan dan korupsi akan terselesaikan dengan baik terutama di masa pandemi Covid-19 ini.
Bupati Batu Bara telah berkoordinasi dengan seluruh Unsur OPD terkait, TNI, Polri, DPRD Kab. Batu Bara, terkait dengan banyaknya penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2020.
Acara ditutup dengan melaksanakan seremonial penyerahan Sertifikat Agraria oleh Perwakilan BPN Asahan kepada Bupati Batu Bara.
Dalam rapat melalui Vidcon ini dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua Komisi KPK-RI, Firli Bahuri, Wamen ATR, Surya Candra, Wadirut PLN, Darmawan Prasodjo, Unsur FORKOFIMDA dan Seluruh Walikota dan Bupati. Khususnya Kehadiran Bupati Batu Bara serta Pimpinan Bank Sumut Cabang Lima Puluh, PLN, BPN cabang Batubara dan beberapa OPD Setda Kabupaten Batu Bara.(MK/DS)
.jpg)
